SEKARANG BOLEH MENIKAH DENGAN TEMAN SATU KANTOR

 

Kabar gembira, kabar gembira. Sekarang teman-teman kantoran boleh menikah dengan teman sekantornya.

 

Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017, teman-teman kantoran tidak perlu takut lagi untuk menikahi teman sekantor.

 

Karena Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Artinya baik Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahan, dan Perjanjian Kerja Bersama, yang mencantumkan klausul/ketentuan tentang pemecatan (PHK) apabila karyawan/i sekantor melakukan pernikahan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017.

 

Sehingga Pengusaha TIDAK BOLEH melakukan pemecatan (PHK) terhadap karyawan/i-nya dengan alasan karena karyawan/i-nya yang saling mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang sah.

 

Horeeeee, terima kasih Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

 

Dasar Hukum :

  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017;
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Write a Reply or Comment