RELEVANSI RUU KUHAP “SAAT INI” DENGAN HUKUM PIDANA

By : Romualdo Benedikto Phiros Kotan, S.H/ Associates

Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU HP) sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, RUU HP dianggap semakin banyak melahirkan pasal pemidanaan dan juga dianggap teradapat beberapa pasal yang dapat menjerat korban kekerasan seksual. Lebih lanjut, dalam rancangannya RUU HP mencoba untuk merubah aliran pemidanaan dari gaya klasik ke aliran modern yang mana dalam konteks pemidanaan kita tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga melihat aspek korban (viktimologi) dengan semangat Restorative Justice.

 

Eddy O.S. Hariej dalam bukunya yang berjudul prinsip-prinsip hukum pidana menyatakan bahwa aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, sehingga aliran modern dalam hukum pidana memiliki tiga pijakan, yaitu Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, ultimum remidium. Singkatnya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan tidak hanya melihat dari aspek hukum pidana saja tetapi juga melihat pada keilmuan lain, misalnya prespektif viktimologi (korban).

 

Dalam rancangannya, RUU HP sebagaimana yang termuat dalam naskah akademiknya menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam hukum pidana adalah pidana dan pemidanaan. Pada dasarnya pembaharuan RUU HP di dalamnya mengandung sistem hukum pidana materiil beserta asas-asas hukum pidana yang mendasarinya, disusun dan diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan (asas keseimbangan). Ada beberapa poin dalam asas keseimbangan (daad-daderstrafrecht dan korban) yang menjadi poin penting dalam konteks pidana dan pemidanaan, yaitu keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana serta keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”.  

 

Lebih lanjut, konteks mengenai kepentingan pelaku dan korban dalam RUU HP tidak lepas dari kedudukan pelaku dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Sehingga, perlu diatur secara formil mengenai hubungan antara pelaku dann korban. Luhut M.P. Pangaribuan dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana mengutip pendapat Wirjono Prodjodikor, menyatakan bahwa hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan hukum pidana yang pada intinya bahwa hukum pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparatur penegak hukum yang sudah ditentukan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Selain itu, Eddy O.S. Hariej yang juga mengutip pendapat Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa hukum pidana formil memiliki tujuan dan yang paling pertama dari tujuan tersebut adalah mencari kebenaran materiil itu sendiri. Indonesia sendiri sudah memiliki hukum formiil untuk menegakan hukum matetiil, yakni KUHAP.

 

Perkembangannya, KUHAP tidak lagi menjadi lex specialis dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Perkembangan jaman menjadi salah satu pemicu yang menjadi KUHAP tidak lagi menjadi lex specialis. Namun menjadikannya lex generalis karena banyaknya kejahatan yang semakin canggih dengan cara yang rumit. Ada beberapa contoh, yakni: Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, dan Undang Teroris yang dalam Undang-Undang tersebut mengatur hukum materiil dan hukum formiil.

 

Dalam pertimbangannya, yang menjadi latar belakang adanya pembaharuan RUU HP, yakni harus adanya produk asli hukum pidana karya anak bangsa dan selain itu, pertimbangan lainnya adalah KUHP saat ini sudah ketinggalan jaman dan tidak relevan lagi, sehingga harus adanya pembaharuan. Oleh karena itu, RUU HP diharapkan dapat merangkum beberapa tindak pidana yang sebelumnya belum diatur dan membangun prespektif baru dalam sistem peradilan, yakni prespektif korban sebagaimana yang dimaksud. Namun, pembaharuan RUU HP sebagai hukum pidana materiil tidak diikuti dengan pembaharuan KUHAP sebagai hukum formiil.

 

KUHAP saat ini, lahir dengan landasan akan rintihan masyarakat setelah bertahun-tahun mendapat pengalaman penyiksaan di bawah aturan HIR. Sehingga, dengan adanya KUHAP masyarakat Indonesia berharap adanya peningkatan hukum dan juga adanya hak-hak universal manusia. Namun, dalam KUHAP belum melihat akan prespektif korban. Sehingga, kedudukan korban dalam SPP saat ini tidak begitu diperhatikan. Dalam tingkat pengadilan korban itu sendiri diwakili oleh jaksa penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian biasanya korban hanya dijadikan saksi, sehingga jaksa penuntun umum tidak merasa mewakili kepentingan korban.

 

Dalam rancangannya, RUU HP menganut aliran modern dalam pidana dengan membangun prespektif korban seharusnya juga diakomodir secara formiil oleh KUHAP karena pada prinsipnya RUU HP sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil seharusnya sejalan dengan mengikuti perkembangan jaman dan kembali pada tujuan formiil menegakan materiil.

 

Pada saat ini, selain sibuk membahas RUU HP DPR RI juga sedang membahas mengenai R-KUHAP yang mana menurut pandangan beberapa pengamat hukum pidana di Indonesia R-KUHAP masuk dalam salah satu pembahasan yang akan menjadi salah satu rancangan Undang–Undang yang paling berat untuk dibahas pada masa sidang saat ini. Sehingga apabila RUU HP disahkan dan belum adanya R-KUHAP yang menyesuaikan dengan perkembangan hukum pidana, maka akan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam proses pelaksanaannya.
Apakah dengan disahkan RUU HP dan dibuatkannya Peraturan Pelaksana (PP) akan menjawab penerapan hukum formiil dalam SPP? Maka, hal tersebut sama saja dengan keadaan saat ini yang mana dengan adanya banyak peraturan pidana di luar kodifikasi sehingga membuat KUHAP tidak lagi menjadi lex spesialis namun lex generalis dan juga kedudukan KUHAP sebagai satu kodifikasi dan unifikasi hukum telah digeser secara perlahan oleh praktek perundang-undangan.

Write a Reply or Comment