PUNYA ISTRI LEBIH DARI SATU, BOLEH ENGGAK YA?

 

Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri.

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

 

Namun Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

 

Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri

 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang, mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

 

Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

  1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

 

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
  2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka.;
  3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
  4. Jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya maka suami dilarang beristri dari seorang.
  5. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Kompilasi Hukum Islam;dan
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Write a Reply or Comment