PENGGELEDAHAN MENURUT KUHAP

By : Romualdo Benedikto Phiros Kotan, S.H/ Associates

Penggeldahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia bukan lagi merupakan sesuatu yang jarang terjadi, namun merupakan peristiwa yang lazim kita lihat. Hal tersebut bukan tanpa alasan karena sekarang media elektronik maupun media sosial saat ini semakin marak menunjukan aksi heroik aparat penegak hukum (kepolisian) dalam memberantas kejahatan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu bagi kita masyarakat untuk mengetahui mekanisme penggeledahan atau hak-hak kita sebagai warga negara yang jelas dilindungi oleh negara.

 

Pengertian dan syarat Penggeledahan menurut KUHAP

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian penggeledahan dibagi atas dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan barang. Apa itu penggeledahan rumah? Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) KUHAP menjelaskan bahwa:

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

 

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (18) KUHAP menyatakan bahwa:

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita

 

Berdasarkan hal-hal yang termuat di atas, maka penggeledahan rumah dan badan mempunyai pengertian umum yang sama yaitu rangkain tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu guna mencari atau menemukan benda atau barang yang diduga seseorang untuk melakukan suatu kejahatan guna disita.

 

Dalam bukunya, M. Yahya Harahap yang berjudul “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan” menyatakan bahwa penggeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dalam hal mencampuri urusan pribadi dan kediaman seseorang. Oleh karena itu, demi penegakan hukum dan melalui Undang-Undang diperbolehkanlah penggeledahan tersebut.

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka KUHAP secara jelas mengatur bagaimana mekanisme atau syarat aparat penegak hukum untuk melakukan penggeledahan. Dalam Pasal 33 KUHAP menyatakan bahwa:

  1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;
  2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;
  3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
  4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
  5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

 

Dari apa yang tertulis dalam Pasal 33 KUHAP jelas bagaimana KUHAP seakan menjamin agar hak asasi seseorang yang digeledah tidak dilanggar, sehingga penyidak dalam tugasnya untuk menegakan hukum wajib untuk tunduk akan ke-lima syarat penggeledahan tersebut. Namun, jika kita melihat dalam Pasal 34 ayat (1), maka hal-hal di atas dapat dikesampingkan jika dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penggeledahan pada:

  1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
  2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
  3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya;
  4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Tetapi setelah melakukan penggeldahan penyidik dalam waktu dua hari harus tetap dibuatkan berita acara penggeledahan dan disampaikan kepada pemilik atau penguhuni rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5). Selain itu, berdarakan Pasal 34 ayat (2) “penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

 

Bagaimanapun dalam hal penggeledahan perlu adanya izin oleh ketua pengadilan setempat merupakan bentuk perlindungan yang nyata agar kepolisian tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

 

Lebih lanjut, selain mengacu pada KUHAP penggeledahan juga di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mana dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan:

    1. Penggeledahan terhadap badan/pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib:
      • memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan dilakukan dengan sopan;
      • meminta kesediaan orang untuk digeledah dan meminta maaf atas terganggu hak privasinya;
      • menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
      • melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti untuk mencari/
      • mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;
      • memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
      • melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
      • melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya;
      • menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
      • setelah melakukan penggeledahan, penyidik segera membuat berita acara penggeledahan.
    2. Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/penyidik pembantu wajib:
      • melengkapi administrasi penggeledahan;
      • memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan penggeledahan;
      • memberitahukan penghuni tentang kepentingan penggeledahan;
      • menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;
      • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni/saksi;
      • melakukan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik penggeledahan;
      • dalam hal petugas mendapatkan benda/barang atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari warga setempat/ketua lingkungan;
      • setelah melaksanakan penggeledahan penyidik/penyidik pembantu menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf; dan
      • dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah, harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah/tempat lainnya yang bersangkutan.

 

Berdasarkan Peraturan Kapolri di atas, maka perlu diketahui beberapa hal yaitu bahwa penggeledahan tidak boleh dilakukan atas kesewenang-wenangan oleh mereka aparat penegak hukum melainkan harus melalui prosedur yang jelas karena pada dasarnya negara pun tidak bisa mencampuri urusan privasi kita. Sehingga harus adanya mekanisme yang tidak membuat warga negaranya merasa ditindas atau diintimidasi oleh negara. Selain itu, kepolisian dalam hal ini bertindak demi penegakan hukum pun diatur melalui Undang-Undang dan olehnya harus Undang-Undang itu harus dihormati dan dituruti.

Write a Reply or Comment