PENAFSIRAN SEBUAH PERJANJIAN

 

Di dalam praktek, sering kali terjadi pihak-pihak di luar pihak di dalam Perjanjian menafsirkan sebagian ataupun seluruhnya ketentuan/klausul yang ada di dalam Perjanjian secara subjektif. Atau bahkan para pihak di dalam perjanjian justru tidak mampu menafsirkan apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian yang mereka buat.

 

Pada prinsipnya, pihak yang berkompeten melakukan penafsiran tehadap sebagian ataupun seluruhnya ketentuan/klausul yang ada di dalam Perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Namun jika ada perbedaan penafsiran maka, ada baiknya memahami ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) berikut ini :

Pasal 1342 :

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Pasal 1342 mengatur bahwa, kata-kata yang sudah jelas dilarang untuk ditafsirkan.

Pasal 1343 :

Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf.

Pasal 1343 mengatur bahwa, maksud dan tujuan (substansi) perjanjian lebih ditamakan oleh para pihak dari pada menafsirkan kata demi kata di dalam Perjanjian.

Pasal 1344 :

Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan.

Pasal 1344 mengatur bahwa, jika ada 2 penafsiran dari sebuah perjanjian, maka perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan yang sangat mungkin untuk dilakukan, bukan sebaliknya.

Pasal 1345 :

Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan.

Pasal 1345 mengatur bahwa, jika ada 1 kata di dalam perjanjian yang bermakna ganda/multitafsir maka makna yang harus digunakan adalah makna yang sejalan/selaras dengan maksud perjanjian.

Contoh : di dalam perjanjian pinjam meminjam uang terdapat kata “bunga”, maka makna kata “bunga” harus ditafsirkan sebagai bunga pinjaman BUKAN bunga melati atau bunga mawar.

Pasal 1346 :

Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat.

dan

Pasal 1347 :

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

Pasal 1346 dan 1347 mengatur bahwa, selain terikat dengan isi perjanjian, para pihak juga terikat dengan kebiasaan dimana perjanjian itu dibuat, walaupun kebiasaan tersebut tidak dicantumkan ke dalam perjanjian.

Pasal 1348 :

Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan.

Pasal 1348 mengatur bahwa, perjanjian harus ditafsir secara menyeluruh (satu kesatuan), sehingga tidak dapat ditafsir sebagaian demi sebagaian.

Pasal 1349 :

Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.

Pasal 1349 mengatur bahwa, perjanjian harus ditafsirkan kepada kerugian kreditor dan keuntungan debitor.

Pasal 1350 :

Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan.

Pasal 1350 mengatur bahwa, maksud dan tujuan (substansi) perjanjian lebih ditamakan oleh para pihak dari pada menafsirkan kata demi kata di dalam Perjanjian (sama seperti penafsiran Pasal 1343)

Pasal 1351 :

Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan.

Pasal 1351 mengatur bahwa, penjelasan atas sebuah perikatan tidak mengurangi atau membatasi kekuatan sebuah perjanjian.

 

DASAR HUKUM :

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)

Write a Reply or Comment