PEMBATALAN PERJANJIAN

Bagaimana cara membatalkan sebuah perjanjian.?

 

PASAL 1266 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) mengatur, bahwa :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa, perbuatan wanprestasi/cidera janji “ingkar janji” yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat dijadikan alasan oleh pihak lain untuk membatalkan perjanjian.

Dimana pembatalan tersebut harus dimintakan kepada PENGADILAN, NAMUN secara praktek Pasal 1266 KUHPerdata berikut dengan Pasal 1267 KUHPerdata dapat dikesampingkan sepanjang dimuat atau dicantumkan di dalam Perjanjian. Sehingga sebuah perjanjian tidak perlu melalui PENGADILAN.

 

DASAR HUKUM :

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)

Write a Reply or Comment