SANKSI HUKUM, JIKA MELAKUKAN PENYADAPAN

SANKSI : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).   UNSUR-UNSUR DI DALAM PASAL 31 UU ITE: Ayat (1) : Setiap Orang; Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan […]
Continue Reading

HAL-HAL YANG DILARANG DI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [ PART 3 ]

  SARA : Setiap Orang dilarang; Dengan sengaja dan tanpa hak; Menyebarkan informasi; Yang ditujukan untuk; Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ]; Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu; Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).       ANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI: Setiap Orang dilarang; Dengan sengaja dan tanpa hak; Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau […]
Continue Reading

HAL-HAL YANG DILARANG DI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [ PART 2 ]

  PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK : Setiap Orang dilarang; Dengan sengaja, dan tanpa hak; Mendistribusikan; dan/atau Mentransmisikan; dan/atau Membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; Yang memiliki muatan; Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.       PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN : Setiap Orang dilarang; Dengan sengaja dan tanpa hak; Mendistribusikan; dan/atau Mentransmisikan; dan/atau Membuat […]
Continue Reading

HAL-HAL YANG DILARANG DI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [ PART 1 ]

  PENGGUNAAN DATA PRIBADI : Setiap orang dilarang; Menggunakan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang; karena harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan; [*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,]       KESUSILAAN : Setiap orang dilarang; Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan; dan/atau Mentransmisikan; dan/atau Membuat dapat diaksesnya; Informasi Elektronik […]
Continue Reading

ARTI PENYADAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK (UU ITE)

Penyadapan atau Intersepsi adalah; Kegiatan untuk : Mendengarkan; Merekam; Membelokkan; Mengubah; Menghambat, dan/atau Mencatat transmisi : Informasi Elektronik; dan/atau Dokumen Elektronik; Yang tidak bersifat publik, Baik menggunakan: Jaringan kabel komunikasi; maupun Jaringan nirkabel, seperti : Pancaran elektromagnetis; atau Radio frekuensi.   Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang […]
Continue Reading

ARTI INFORMASI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK (UU ITE)

Informasi Elektronik adalah : Satu atau sekumpulan data elektronik; Termasuk tetapi tidak terbatas pada: Tulisan; Suara; Gambar; Peta; Rancangan; Foto; Electronic data interchange (EDI); Surat elektronik (electronic mail); Telegram; Teleks; Telecopy atau sejenisnya; Huruf; Tanda; Angka; Kode Akses; Simbol; atau Perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. […]
Continue Reading

ARTI DOKUMEN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK (UU IT

Dokumen Elektronik adalah : Setiap Informasi Elektronik yang : Dibuat; Diteruskan; Dikirimkan; Diterima; atau Disimpan; Dalam bentuk: Analog; Digital; Elektromagnetik; Optikal; atau sejenisnya; Yang dapat: Dilihat; Ditampilkan; dan/atau Didengar; Melalui : Komputer; atau Sistem Elektronik, Termasuk tetapi tidak terbatas pada : Tulisan; Suara; Gambar; Peta; Rancangan; Foto atau sejenisnya Huruf; Tanda; Angka; Kode Akses; Simbol; […]
Continue Reading

HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan : Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.   Pasal 78 KUHP menyatakan: Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:   Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan PERCETAKAN SESUDAH 1 TAHUN; Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama […]
Continue Reading

KECAKAPAN MEMBUAT PERIKATAN

Pada dasarnya setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.   Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah; Anak yang belum dewasa; Orang (dewasa) yang ditaruh di bawah pengampuan; 
 Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang […]
Continue Reading

PIDANA POKOK DAN TAMBAHAN

PIDANA TERDIRI ATAS:   Pidana Pokok: Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan.   Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim.   Dasar Hukum : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Continue Reading