PEMBERITAHUAN

  Berdasarkan keputusan RIS & Associates Nomor 001/RIS/Kep/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, menyatakan bahwa Deka Saputra Saragih, S.H., M.H. telah resmi mengundurkan diri dari RIS & Associates.
Continue Reading

SAHAM INVESTOR ASING PADA PERUSAHAAN START-UP BERBASIS FINTECH

Sebelum memasuki penjelasan mengenai batas maksimal kepemilikan saham milik investor asing pada perusahaan start-up berbasis fintech, harus dipahami dulu bahwa badan usaha penyelenggaranya harus berbentuk badan hukum antara Perseroan Terbatas dan/atau Koperasi.   Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan […]
Continue Reading

VIDEO: SEWA RUMAH TIDAK DIBAYAR PENYEWA, UPAYA HUKUMNYA APA?

Penyelesaian permasalahan ini dapat ditempuh baik melalui ranah perdata maupun pidana.    Penyewa yang tidak membayar uang sewa namun tetap tinggal didalam rumah yang disewakan tersebut dapat dituntut secara pidana atas dasar penggelapan. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di […]
Continue Reading

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MENDAFTARKAN MEREK ATAS NAMA PRIBADI DAN PERUSAHAAN

  Pasal 1 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (“UU Merek”) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.   Kalau seseorang menjalankan usaha dagangnya secara bersama-sama dengan pihak lain, maka lebih baik […]
Continue Reading

TIDAK PERNAH MENGAJUKAN APLIKASI KARTU KREDIT, NAMUN DAPAT TAGIHAN?

  Untuk dapat diterbitkannya suatu kartu kredit, harus ada aplikasi penerbitan kartu kredit yang ditandatangani oleh calon pemegang kartu. Jadi, kalau bank menerbitkan kartu kredit tidak didasarkan atas permohonan atau aplikasi yang ditandatangani calon pemegang kartu, hal itu melanggar peraturan Bank Indonesia. Karena berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan […]
Continue Reading

BAGAIMANA PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN DENGAN DIFASILITASI OLEH OJK?

  Konsumen dapat mengajukan pengaduan yang berindikasi sengketa terhadap Pelaku Usaha Jasa keuangan  kepada OJK.   OJK memberikan fasilitas dalam penyelesaian pengaduan konsumen dengan persyaratan: Konsumen mengalami kerugian finansial Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 Pelaku Usaha Jasa Keuangan […]
Continue Reading

APAKAH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DIBOLEHKAN?

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.   Sebuah perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Syarat perkawinan secara materil […]
Continue Reading

KEWAJIBAN PELAKU USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

  Pelaku usaha jasa lembaga pembiayaan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan serta wajib di tuangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.   Setiap informasi wajib disampaikan pada saat:   Memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban Pada saat […]
Continue Reading

MENGENAL SYARAT-SYARAT DARI PEMBEBASAN BERSYARAT SERTA PERBEDAANYA DENGAN GRASI, AMNESTY DAN ABOLISI

Pembebasan bersyarat sendiri mempunyai arti bebasnya seorang narapidana setelah menjalani masa pidanya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidanya namun dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) tidak kurang dari 9 bulan namun tidak secara serta merta. Sehingga pemerintah yaitu kementrian hukum dan ham membuat sebuah Peraturan mentri untuk mengatur secara teknis tentang syarat dan tata cara […]
Continue Reading

YUK LIAT PENERAPAN DIVERSI BAGI MURID ATAU SISWA/I YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP GURU?

Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan dari diversi yaitu : Mencapai perdamian anara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan ; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.   Diversi wajib dilaksanakan pada […]
Continue Reading