KASUS HUKUM: DITJEN HKI DIMINTA TOLAK MEREK CAP KAKI TIGA

  TEMPO.CO, Jakarta – Praktisi hukum pada RIS & Associates Law Firm, Fattah Riphat meminta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) menolak permohonan merek dan logo Kaki Tiga, yang diajukan Wen Ken Drug Co Pte Ltd. Fattah menyebutkan, meskipun sudah ada pencoretan merek Cap Kaki Tiga dan Lukisan, masih terdapat […]
Continue Reading

APA SIH YANG DIMAKSUD DENGAN TERTANGKAP TANGAN?

Tertangkap tangan adalah : Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan […]
Continue Reading

TERLAPOR – TERSANGKA – TERDAKWA – TERPIDANA

TERLAPOR : Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan karena diduga melakukan perbuatan pidana.   [ Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.]   Seseorang biasanya diberikan […]
Continue Reading

PERBEDAAN ANTARA PENYELIDIKAN DENGAN PENYIDIKAN

Yang dimaksud dengan PENYELIDIKAN adalah : Serangkaian tindakan PENYELIDIK; [ Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan ] Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa; Yang diduga sebagai tindak pidana; Guna menentukan; Dapat atau tidaknya; Dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 […]
Continue Reading

PRESTASI VS WANPRESTASI

Untuk mempermudah mengartikan kata prestasi, maka prestasi dapat disamakan dengan kewajiban atau cara melaksanakan kewajiban (di dalam perjanjian). Secara hukum, ada 3 macam prestasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : Perikatan ditujukan untuk : Memberikan sesuatu : Wujudnya adalah barang, cara melaksanakannya dengan cara menyerahkan barang. Berbuat sesuatu : Wujudnya […]
Continue Reading

APAKAH MATERAI MERUPAKAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN?

Syarat sahnya suatu perjanjian secara hukum diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu : Kesepakatan Para Pihak yang saling mengikatkan dirinya; Kecakapan Para Pihak yang membuat perikaatan;[ Para Pihak harus berusian minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak dalam keadaan dibawah pengampuan, misal : gila atau pemboros ] Suatu hal […]
Continue Reading

PEMBATALAN PERJANJIAN

Bagaimana cara membatalkan sebuah perjanjian.?   PASAL 1266 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) mengatur, bahwa : Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai […]
Continue Reading

PENAFSIRAN SEBUAH PERJANJIAN

  Di dalam praktek, sering kali terjadi pihak-pihak di luar pihak di dalam Perjanjian menafsirkan sebagian ataupun seluruhnya ketentuan/klausul yang ada di dalam Perjanjian secara subjektif. Atau bahkan para pihak di dalam perjanjian justru tidak mampu menafsirkan apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian yang mereka buat.   Pada prinsipnya, pihak yang berkompeten melakukan penafsiran […]
Continue Reading

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Adapun tugas dan wewenang Direksi, antara lain :   Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang ini dan/atau anggaran dasar; Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara […]
Continue Reading

UPAYA HUKUM DI DALAM PERKARA PIDANA

Upaya Hukum Biasa:   Banding Pihak yang dapat mengajukan : Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu; atau Penuntut umum. Jangka waktu menyatakan : 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan dihadapan Penuntut Umum dan Terdakwa; atau Sejak putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa yang tidak hadir Memori Banding : TIDAK WAJIB.     Kasasi Pihak yang dapat […]
Continue Reading