MELAWAN “TEROR” DEBT COLLECTOR

ris & associates,indonesian lawyer, indonesian law firm | melawan teror debt collector

“Perbuatan meneror” konsumen “debitor” yang dilakukan oleh Pihak  Pelaku Jasa Keuangan baik menggunakan jasa penagihan sendiri atau menggunakan Jasa dari Perusahaan Jasa Penagihan (Debt Collector) merupakan perbuatan melanggar hukum :

 

Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:

    • menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
    • penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;

 

  • penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
  • penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
  • penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

 

  • penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
  • penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
  • penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

 

Selain itu, perbuatan yang memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga juga merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagai berikut :

 

Pasal 31ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, menyatakan :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”


Pasa 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan :

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

 

Terhadap perbuatan Pihak Pelaku Jasa Keuangan baik menggunakan jasa penagihan sendiri atau menggunakan Jasa dari Perusahaan Jasa Penagihan (Debt Collector) di atas, dapat dilakukan beberapa perlawan hukum sebagai berikut :

  1. Konsumen “debitor” dapat mengajukan pengaduan kepada bagian pengaduan di kantor Pelaku Jasa Keuangan (gratis);
  2. Mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa;
  3. Mengajukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan; atau
  4. Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

 

Dasar Hukum :

  1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“SEBI 2009”) sebagaimana yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan terakhir diubah dengan (“SEBI 2012”) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu mengatur bahwa :
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Write a Reply or Comment