KALAU MENIKAH KELAK, BOLEH NGGAK, ADA PEMISAHAN HARTA ANTARA SUAMI/ISTRI?

 

Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah:

  1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
  1. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
  2. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri).
  3. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

 

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan diadakannya perjanjian perkawinan Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

 

KAPAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAPAT DIAJUKAN.?

 

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perjanjian perkawinan tersebut diajukan ke Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah :

  1. Sebelum perkawinan dilangsungkan; atau
  2. Pada waktu perkawinan dilangsungkan.

 

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016 bagi pasangan suami/istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangku.

 

Artinya sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 , tertanggal 27 Oktober 2016, perjanjian perkawinan dapat diajukan:

  1. Sebelum perkawinan dilangsungkan;
  2. Pada waktu perkawinan dilangsungkan; atau
  3. Selama pasangan suami/istri masih terikat dalam perkawinan yang sah.

 

APAKAH ISI PERJANJIAN PERKAWINAN BOLEH DIUBAH ATAU DICABUT.?

 

Menurut Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

 

Menurut Pasal 50 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

 

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016 Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

 

Dasar Hukum :

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  2. Kompilasi Hukum Islam
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, tertanggal 27 Oktober 2016

Write a Reply or Comment