PERSELINGKUHAN BERUJUNG PEMERASAN

M seorang Wanita asal Kabupaten Lingga yang telah memiliki suami, menjalin hubungan dengan pria lain. Ia mengenal sang pria yang berasal dari Kabupaten Bintan yaitu Z dari media sosial. Mereka bertemu salah satunya pada sebuah hotel di Kabupaten Lingga. Mereka melakukan hubungan intim yang difoto dan video oleh Z. Belakangan ini, M mengetahui hal tersebut dan meminta Z untuk menghapusnya yang diiyakan oleh Z. Namun, video dan foto tersebut tidak dihapus oleh Z tetapi digunakan sebagai ancaman untuk memeras M. Pertama kali Z meminta pada Oktober 2023 sebanyak Rp 800 ribu dan jumlah lainnya sesuai permintaan Z dengan total mencapai Rp 11 juta. Pada 17 Januari 2024, M akhirnya melaporkan Z ke Polres Lingga terkait pemerasan dan penyebaran foto serta video tersebut ke media sosial pada Desember 2023.

 

Tersangka kabur dan berhasil ditangkap di Tanjung Duren Jakarta Barat. ia dijerat Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemerasan.

 

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

 

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

 

Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

 

Wahhh bagaimana nih menurut kalian???

 

MENCERMATI KONSEKUENSI HUKUM TENTANG PEMBATALAN PASAL PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAKS)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 78/PUU-XXI/2023, yang membatalkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan alasan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, dianggap sebagai angin segar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Selama ini, adanya norma ‘pasal karet’ telah menciptakan ketidakpastian hukum. Keputusan MK yang diumumkan pada Kamis (21/3/2024) itu pun mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat sipil. Pembatalan pasal penyebaran berita hoaks, meskipun demikian, mungkin akan membuka pintu bagi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi para pelakunya. Dampak ini dapat meningkatkan risiko manipulasi dan disinformasi di kalangan masyarakat.

 

Konsekuensi yang Muncul:

  1. Peningkatan Penyebaran Informasi Tidak Benar: Pembatalan pasal tersebut dapat membuka pintu bagi penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi para pelakunya. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap manipulasi dan disinformasi.

 

  1. Ketidakpercayaan terhadap Informasi: Kehadiran berita hoaks dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diterima dari berbagai sumber, termasuk media mainstream dan pemerintah. Ini bisa memperkeruh polarisasi dan meningkatkan ketidakstabilan sosial.

 

  1. Peningkatan Tantangan bagi Jurnalisme Profesional: Pembatalan pasal penyebaran berita hoaks dapat meningkatkan tekanan pada media profesional untuk menyediakan informasi yang akurat dan terverifikasi. Hal ini membutuhkan praktik jurnalisme yang lebih cermat dan tanggap terhadap perubahan dalam lingkungan informasi digital.

 

  1. Perluasan Ruang untuk Kebebasan Berbicara: Pembatalan pasal tersebut dapat dianggap sebagai kemenangan bagi kebebasan berbicara dan pers. Ini memungkinkan masyarakat untuk secara bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan penindasan atau pembatasan oleh pemerintah.

 

  1. Tantangan bagi Penegakan Hukum: Pembatalan pasal tersebut juga dapat mempersulit penegakan hukum dalam menangani penyebaran berita hoaks dan disinformasi. Tanpa kerangka hukum yang jelas, penegakan hukum mungkin mengalami kesulitan dalam menindak para pelaku penyebaran informasi palsu.

 

 

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang seimbang antara melindungi kebebasan berbicara dan memerangi penyebaran informasi yang tidak benar. Ini mungkin melibatkan pendekatan yang holistik yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan jurnalisme berkualitas, dan peraturan yang cermat terhadap konten digital.

UANG KOK DICUCI?!

Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) menuding Raffi Ahmad atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nominal yang fantastis. Raffi menduga adanya tudingan tersebut dikarenakan saat ini adalah tahun politik, ia juga menyatakan dukungannya pada salah satu calon. Banyak klien yang menanyakan hal itu, sehingga ia merasa harus melakukan klarifikasi agar tidak berdampak pada karir yang ia jalani. Kekayaan yang ia miliki saat ini merupakan hasil pekerjaannya sejak umur 13 tahun. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:

  • Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

 

Wahhh, menurut kalian apakah Raffi Ahmad melakukan pencucian uang?? Apakah yang mendasari adanya dugaan tersebut?

 

 

Y

EMANG BOLEH SESILAU ITU??

Masih banyak penggunan pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan aksesori lampu strobe yang jelas melanggar peraturan. Strobe dan sirine diizinkan pada kendaraan yang memperoleh hak utama. Penggunaan lampu strobe kerap kali digunakan oleh pemilik kendaraan pribadi untuk kepentingannya dan terkadang melanggar aturan-aturan lalu lintas lainnya.

 

Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan kepada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa kendaraan harus menggunakan pengawalan polisi dengan menggunakan lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama.

 

Dalam Pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai penggunaan lampu isyarat, yaitu:

Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

  1. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah; dan
  3. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

 

Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

 

 

Apakah kalian pernah bertemu kendaraan pribadi yang menggunakan lampu strobo? Menurut kalian apakah itu mengganggu dan apa hukuman yang sesuai untuk pemilik kendaraan pribadi yang menggunakan lampu strobo??

 

 

 

Y

EMANG BISA JADI 9 TAHUN??

 

Para Kepala Desa melakukan demo di Depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2024 untuk mendesak DPR melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tuntutan mereka yaitu mengenai perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Mereka berpendapat bahwa masa jabatan 6 tahun tidak cukup untuk meredam konflik sosial yang muncul akibat pemilihan Kades. Kepala Desa dipilih oleh penduduk desa melalui pemungutan suara sama seperti Walikota, Gubernur, maupun Presiden dengan mencalonkan diri.

 

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

 

Menurut Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014:

  • Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  • Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  • Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
  • Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
  • Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

 

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diatur mengenai:

  • Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
  • Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

 

 

Menurut kalian apakah peraturan ini harus direvisi??

 

 

 

Y

PENANGGUHAN PENAHANAN

Selebgram yang dikenal dengan nama Siskaeee telah ditetapkan sebagai tersangka kasus industry film porno lokal. Ia ditangkap di apartemen student castle Yogyakarta pada Rabu 24 Januari 2024 setelah 2 kali tidak hadir ketika dipanggil polisi. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa tersangka ditahan karena tidak kooperatif dalam proses hukum yang ada. Siskaeee mengajukan penangguhan penahanan pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan pengacaranya yaitu Tofan Agung Ginting sebaagai penjamin. Pengacaranya mengatakan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa dan makin menjadi setelah tersandung kasus ini.

 

Penangguhan penahanan ialah Upaya mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari masa tahanan atas permintaan yang bersangkutan, sebelum masa penahanan berakhir dan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan atau tanpa jaminan, sesuai dengan ketentuan yang ada. Tersangka/terdakwa yang mandapatkan penangguhan penahanan wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota maupun negara.

 

Mrenurut Pasal 31 Kitab Undang-Undqang Hukum Pidana:

  • Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
  • Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

  • Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
  • Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

 

Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

  • Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
  • Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.
  • Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

 

 

Menurut kalian, apakah penangguhan penahanan tersangka akan dikabulkan??

 

 

 

 

Y

PENIPUAN DENGAN PEMALSUAN??

SDS yang merupakan seorang pegawai Bank di Solok Sumatera Barat, ditangkap polisi atas dugaan penggelapan dana nasabah dengan modus penerbitan Surat Utang Negara palsu. Hal tersebut dilakukan sejak 2015 dan 6 orang korban mengalami kerugian hingga Rp 9 miliar. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu Kombes Alfian Nurnas, pelaku adalah analis di salah satu Bank BUMN cabang Solok. Berawal dari tersangka yang menawarkan 6 nasabah kelolaannya untuk berinvestasi pada Surat Utang Negara dengan bunga yang tinggi. Jika nasabah tersebut sudah menyetujui untuk berinvestasi dengan nominal yang disepakati, tersangka akan mencetak SUN untuk meyakinkan nasabah bahwa mereka telah berinvestasi. Ia akan menyuruh nasabah untuk mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan untuk memasukkan uang investasi. Tersangka dapat menggunakan serta menguasai rekening itu tanpa sepengetahuan nasabah. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi seperti membuka usaha Sepatu, kosmetik serta liburan ke luar negeri.

 

Tersangka dijerat dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Juncto (Jo) pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 10 tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2003.

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

  • Setiap orang yang meniru Surat Utang Negara atau memalsukan Surat Utang Negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
  • Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Surat Utang Negara tidak berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

 

Surat Utang Negara merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Surat Utang Negara diterbitkan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, mengelola portofolio utang negara. Surat utang negara terdiri atas

  1. Surat Perbendaharaan Negara, memiliki jangka waktu hingga 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto
  2. Obligasi Negara, memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto

 

Bagaimana pendapat kalian??

 

 

 

 

Y

APAKAH MENYATAKAN DUKUNGAN MERUPAKAN PELANGGARAN??

Jaringan Aktivis Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar-Mahmud (Gamki Gama), akan melaporkan Presiden Jokowi ke Bawaslu terkait dugaan adanya pelanggaran kampanye pemilu 2024. Ketua Jarnas Gamki Gama menyatakan bahwa saat berada di Salatiga Jawa Tengah, muncul tangan dengan pose dua jari dari mobil dinas Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. Diduga bahwa yang berpose dua jari merupakan Ibu Negara Iriana, pada saat pendukung Ganjar-Mahfud berteriak “Hidup Ganjar” kepada Presiden Jokowi. Rapen Sinaga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran pidana Pasal 547 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena dilakukaan saat berada di dalam mobil dinas yang merupakan fasilitas negara. Presiden Jokowi bukan merupakan tim pemenangan nasional Prabowo-Gibran yang terdaftar di KPU. Ia menganggap bahwa sebagai Kepala Pemerintahan sudah seharusnya berdiri di atas semua pihak.

 

Pasal 547 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

 

Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

  • Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
    1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
    2. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
  • Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

 

Pasal 299 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

  • Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
  • Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai Politik mempunyai hak melaksanakan k
  • Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai, anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
    1. calon Presiden atau calon Wakil presiden;
    2. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU, atau :
    3. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke K

 

Pasal 302 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

  • Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
  • Cuti bagi menteri yang melaksanakan kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
  • Hari libur adalah hari bebas unhrk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

Pasal 303 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

  • Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan
  • Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap.
  • Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye, di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

Menurut kalian apakah kepala negara maupun kepala daerah dapat menyatakan dukungan? Apakah jika menyatakan dukungannya merupakan tindak pidana?

 

 

 

Y

BERHARAP DAPAT JODOH, MALAH KETIPU?!

 

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menangkap 21 orang terkait kasus penipuan dengan modus Love Scamming melalui aplikasi kencan online. Penangkapan tersebut terjadi di salah satu apartemen yang berada di Kawasan Grogol Jakarta Barat terdiri dari 16 laki-laki dan 3 Perempuan WNI serta 2 laki-laki berkewarganegaraan asing. Mereka telah melakukan hal tersebut kurang lebih selama 2 bulan. Berdasarkan penyelidikan, 1 WNI dan 367 WNA menjadi korban Love Scamming.

Pelaku melancarkan aksinya pada aplikasi Tantan, Tinder, Bumble, Okcupid, dan sejenisnya menggunakan foto orang lain. Lalu pelaku berpura-pura mencari pasangan dan meminta nomor handphonenya hingga dapat berkomunikasi serta mengirimkan foto seksi untuk meyakinkan korban. Pelaku kemudian membujuk korban untuk berbisnis dengan melakukan deposit sebesar Rp 20 juta untuk membuka toko online, setiap pelaku memiliki 4 karakter yang berbeda sehingga pelaku mendapat keuntungan kurang lebih Rp 40-50 miliar/bulan. Pelaku juga mendapatkan gaji sekitar Rp 6 juta/ bulan secara tunai.

 

Love Scamming merupakan suatu penipuan dengan menggunakan identitas palsu untuk memenangkan perhatian dan kepercayaan korban secara online agar mendapatkan keuntungan. Modus lain dari love scamming ialah meminta korban mengirimkan foto bagian tubuhnya sehingga dapat pelaku gunakan untuk mengancam korban jika tidak mengirimkan uang yang diminta. Dalam kasus seperti ini, pelaku akan menghindari percakapan melalui telepon apalagi pertemuan, cepat menyatakan cinta dan mengajak ke jenjang yang lebih serius. Untuk menghindari Love Scamming kita harus berhati-hati dalam mengupload sesuatu di media sosial, tidak mudah terpercaya dan terperdaya hingga mengirimkan uang kepada orang yang baru kita kenal secara online. Pelaku melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 dan/atau Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Pasal 45A ayat 1 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

Pasal 27 ayat 1 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

 

Menurut kalian bagaimana ya cara untuk mencegah hal ini terjadi kepada kita dan orang sekitar??

 

 

 

Y

MINUMAN KERAS MENGGIRING KE SEL??

Pria berinisial RN ditangkap polisi usai melakukan pembakaran saat dalam pengaruh minuman keras (miras). Berawal dari pelaku mengonsumsi miras di kali acai pada minggu 7 januari 2023. Pada pukul 03.30 WIT ia membakar warung makan di depan kali acai, pada pukul 05.30 WIT ia membakar truk menggunakan korek api yang ia bawa sejak awal, pukul 05.45 WIT ia mencoba membakar SD Al-Hidayah dengan membakar kertas namun gagal karena diketahui oleh warga. Setelah itu membakar sebuah sepeda motor di Komplek Pasar Youtefa serta rumah didekatnya. Pukul 06.40 WIT ia melakukan pembakaran di lantai paling atas Hotel Bunga Youtefa, lalu membakar kios yang ada di Pasar Youtefa. Polisi menangkap pelaku di Distrik Abepura Jayapura dan dikenakan Pasal 187 ayat 1.

 

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

  1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
  2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
  3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan meng- akibatkan orang mati.

 

 

Menurut kalian apakah efek dari minuman keras dapat membahayakan diri kita saja atau membahayakan orang sekitar juga??

 

 

Y