Blog

Syarat sahnya suatu perjanjian secara hukum diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu :

1. Kesepakatan Para Pihak yang saling mengikatkan dirinya;

1. Kecakapan Para Pihak yang membuat perikaatan;

[ Para Pihak harus berusian minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak dalam keadaan dibawah pengampuan, misal : gila atau pemboros ]

1. Suatu hal tertentu;

[ harus ada objek perjanjian yang jelas, misal : mobil (jual-beli mobil ]

1. Suatu sebeb yang halal.

[ bahwa kesepakatan yang para pihak sepakti TIDAK BOLEH bertentangan dengan ketertiban umum, asusila dan/atau peraturan perundang-undangan ]

Berdasarkan aturan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata di atas, jelas bahwa materai BUKAN salah satu syarat sahnya perjanjian, melainkan :

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, menyatakan : fungsi atau hakikat utama Bea Meterai adalah :

• Pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. 

• Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. 

• Akan tetapi, jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi Bea Meterai yang terutang.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.

Dasar Hukum :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia.

 Yuk liat Hak-hak buruh yang di PHK dan cara menghitung haknya?

• Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
• Ada 2 Jenis PHK:

• PHK Sukarela adalah Pemutusan hubungan kerja tanpa paksaan maupun tekanan

• PHK tidak sukarela adalah karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau buruh.

• Jika terjadi PHK pengusaha wajib untuk membayar hak-hak dari pekerja yaitu berupa:

• Uang Pesangon

• Uang Penghargaan massa kerja

• Uang Pengganti hak yang seharusnya di terima

• Cara perhitungan uang pesangon:

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat pesangon sebesar upaj 1 bulan
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapat pesangon 2 bulan upah
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapat pesangon 3 bulan upah
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun mendapat pesangon 4 bulan upah
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun mendapat pesangon 5 bulan upah
6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat pesangon 6 bulan upah
7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapat pesangon 7 bulan upah
8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun mendapat pesangon 8 bulan upah
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat pesangon 9 bulan upah

• Cara perhitungan uang penghargaan masa kerja:

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat uang penghargaan 2 bulan upah
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapat uang penghargaan 3 bulan upah
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapat uang penghargaan 4 bulan upah
4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat uang penghargaan 5 bulan upah
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun mendapat uang penghargaan 6 bulan upah
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun mendapat uang penghargaan 7  bulan upah
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun mendapat uang penghargaan 8 bulan upah
8. Masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat uang penghargaan 10 bulan upah

• Uang pengganti hak yang seharusnya diterima pekerja yang meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum di ambil dan belum gugur
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh di terima bekerja.
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dasar Hukum: 

• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Yuk liat Hak-hak buruh yang di PHK dan cara menghitung haknya?

• Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
• Ada 2 Jenis PHK:

• PHK Sukarela adalah Pemutusan hubungan kerja tanpa paksaan maupun tekanan

• PHK tidak sukarela adalah karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau buruh.

• Jika terjadi PHK pengusaha wajib untuk membayar hak-hak dari pekerja yaitu berupa:

• Uang Pesangon

• Uang Penghargaan massa kerja

• Uang Pengganti hak yang seharusnya di terima

• Cara perhitungan uang pesangon:

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat pesangon sebesar upaj 1 bulan
2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapat pesangon 2 bulan upah
3. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapat pesangon 3 bulan upah
4. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun mendapat pesangon 4 bulan upah
5. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun mendapat pesangon 5 bulan upah
6. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat pesangon 6 bulan upah
7. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun mendapat pesangon 7 bulan upah
8. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun mendapat pesangon 8 bulan upah
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih mendapat pesangon 9 bulan upah

• Cara perhitungan uang penghargaan masa kerja:

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapat uang penghargaan 2 bulan upah
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapat uang penghargaan 3 bulan upah
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun mendapat uang penghargaan 4 bulan upah
4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun mendapat uang penghargaan 5 bulan upah
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun mendapat uang penghargaan 6 bulan upah
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun mendapat uang penghargaan 7  bulan upah
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun mendapat uang penghargaan 8 bulan upah
8. Masa kerja 24 tahun atau lebih mendapat uang penghargaan 10 bulan upah

• Uang pengganti hak yang seharusnya diterima pekerja yang meliputi:

1. Cuti tahunan yang belum di ambil dan belum gugur
2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh di terima bekerja.
3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dasar Hukum: 

• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 

Adapun syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah ialah :

• Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:

• Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;
• Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

• Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

• Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu;
• Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

• Suatu pokok persoalan tertentu:

• Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan;
• Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung;
• Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu persetujuan.

• Suatu sebab yang tidak terlarang:

• Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. 

Berdasarkan ketentuan mengenai perikatan atau perjanjian di atas,terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi oleh KONTRAK POLITIK, Jika hendak dikualifikasikan sebagai KONTRAK yang sah menuruh Buku III KUHPerdata, seperti:

1. Tidak jelasnya pihak-pihak yang terikat di dalam KONTRAK POLITIK.?; dan
2. Tidak jelasnya Objek dari pada KONTRAK POLITIK tersebut.

Oleh karenanya KONTRAK POLITIK yang tidak memenuhi syarat sebagaimana di dalam Buku III KUHPerdata tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.!!!

Dasar Hukum :

• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.”

NAMUN, Virtual Currency bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia”

Hal senada diserukan oleh Direktur Bank Indonesia melalui melalui siaran pers di website Bank Indonesia sebagai berikut :

No: 16/ 6 /DKom

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

Namun demikian, Virtual Currency dapat dikualifikasikan sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan melalui sistem elektronik berdasarkan.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Mata Uang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bank Indonesia
Nomor 18/40/PBI/2016
tentang
Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
4. Undang-Undang Republik Indonesua Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka Komoditi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di dalam praktek, sering kali terjadi pihak-pihak di luar pihak di dalam Perjanjian menafsirkan sebagian ataupun seluruhnya ketentuan/klausul yang ada di dalam Perjanjian secara subjektif. Atau bahkan para pihak di dalam perjanjian justru tidak mampu menafsirkan apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian yang mereka buat.

Pada prinsipnya, pihak yang berkompeten melakukan penafsiran tehadap sebagian ataupun seluruhnya ketentuan/klausul yang ada di dalam Perjanjian adalah pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Namun jika ada perbedaan penafsiran maka, ada baiknya memahami ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) berikut ini :

Pasal 1342 :

Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.

Pasal 1342 mengatur bahwa, kata-kata yang sudah jelas dilarang untuk ditafsirkan.

Pasal 1343 :

Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberi berbagai penafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. 

Pasal 1343 mengatur bahwa, maksud dan tujuan (substansi) perjanjian lebih ditamakan oleh para pihak dari pada menafsirkan kata demi kata di dalam Perjanjian.

Pasal 1344 :

Jika suatu janji dapat diberi dua arti, maka janji itu harus dimengerti menurut arti yang memungkinkan janji itu dilaksanakan, bukan menurut arti yang tidak memungkinkan janji itu dilaksanakan. 

Pasal 1344 mengatur bahwa, jika ada 2 penafsiran dari sebuah perjanjian, maka perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan keadaan yang sangat mungkin untuk dilakukan, bukan sebaliknya.

Pasal 1345 :

Jika perkataan dapat diberi dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat persetujuan. 

Pasal 1345 mengatur bahwa, jika ada 1 kata di dalam perjanjian yang bermakna ganda/multitafsir maka makna yang harus digunakan adalah makna yang sejalan/selaras dengan maksud perjanjian.

Contoh : di dalam perjanjian pinjam meminjam uang terdapat kata “bunga”, maka makna kata “bunga” harus ditafsirkan sebagai bunga pinjaman BUKAN bunga melati atau bunga mawar.

Pasal 1346 :

Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat. 

dan

Pasal 1347 :

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan. 

Pasal 1346 dan 1347 mengatur bahwa, selain terikat dengan isi perjanjian, para pihak juga terikat dengan kebiasaan dimana perjanjian itu dibuat, walaupun kebiasaan tersebut tidak dicantumkan ke dalam perjanjian.

Pasal 1348 :

Semua janji yang diberikan dalam satu persetujuan harus diartikan dalam hubungannya satu sama lain, tiap-tiap janji harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan seluruh persetujuan. 

Pasal 1348 mengatur bahwa, perjanjian harus ditafsir secara menyeluruh (satu kesatuan), sehingga tidak dapat ditafsir sebagaian demi sebagaian.

Pasal 1349 :

Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. 

Pasal 1349 mengatur bahwa, perjanjian harus ditafsirkan kepada kerugian kreditor dan keuntungan debitor.

Pasal 1350 :

Betapa luas pun pengertian kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu persetujuan, persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan. 

Pasal 1350 mengatur bahwa, maksud dan tujuan (substansi) perjanjian lebih ditamakan oleh para pihak dari pada menafsirkan kata demi kata di dalam Perjanjian (sama seperti penafsiran Pasal 1343)

Pasal 1351 :

Jika dalam suatu persetujuan dinyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, hal itu tidak dianggap mengurangi atau membatasi kekuatan persetujuan itu menurut hukum dalam hal-hal yang tidak disebut dalam persetujuan. 

Pasal 1351 mengatur bahwa, penjelasan atas sebuah perikatan tidak mengurangi atau membatasi kekuatan sebuah perjanjian.

DASAR HUKUM :

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan demikian sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dasar Hukum :

• Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.