LITIGATION AND NON-LITIGATION LAW FIRM

Law firm atau kantor hukum merupakan sebuah badan yang berdiri untuk kemudian menyediakan layanan jasa di bidang hukum, seperti diantaranya advokat dan pengacara. Orang-orang dengan gelar SH atau sarjana hukum pun bisa mendirikan law firm, yang terpenting adalah law firm yang di bangun di sahkan atau memiliki ijin terhadap negara. Law firm ini dapat didirikan perseorangan maupun kelompok advokat.  Walaupun sama-sama menyediakan jasa hukun namun terdapat perbedaan antara pengacara dan advokat. Perbedaan tersebut terletak pada cakupan wilayah dan juga siapa pihak yang melegalkannya. Untuk pengacara yang kini lebih disebut dengan penasihat hukum, mereka dilegalkan atau mendapat legalitas sebagai pengacara oleh pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat provinsi saja. Cakupan wilayah kerjanya pun hanya terbatas di wilayah legalitas atau hanya mencakup provinsi saja. Berbeda dengan advokat yang dilegalkan oleh kementerian di bidang kehakiman dan HAM Republik Indonesia, yang tentu saja memiliki cakupan wilayah kerja lebih luas dibandingkan pengacara. Misalnya saja advokat dari law firm jakarta, nah mereka bisa pula membantu menangani kasus hukum di daerah lain yang masih menjadi bagian dari Indonesia. Para advokat dapat bekerja di seluruh wilayah di Indonesia atau mencakup satu negara.

 

Kasus yang Ditangani Law Firm

law firm ini dapat menangani berbagai macam kasus dan urusan kita di bidang hukum, seperti contohnya untuk menangani kasus pidana, perdata, pidana Tata Usaha Negara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, law firm juga bisa menjadi penasihat hukum kita agar kita bisa selalu mengkonsultasikan berbagai macam hal yang menyangkut hukum.

Persoalan hukum tidak melulu harus berupa kasus. Ada banyak urusan-urusan lain yang perlu bimbingan penasihat hukum dari law firm yang kita pakai untuk mengambil keputusan besar yang berkaitan dengan hukum. Hukum tidak bisa main-main, walaupun keputusan yang kita ambil kita rasa benar namun kedepannya kita tidak tahu apa yang terjadi dan dampak buruk seperti apa yang bisa menimpa kita untuk itulah kita sangat memerlukan jasa law firm sebagai penasihat hukum kita.

 

Litigation & Non Litigation

Biasanya suatu law firm tertentu telah mendeklarasikan law firm nya khusus menangani bidang hukum apa atau layanan jasa hukum tertentu. Dan biasanya, setiap bidang sudah ada law firm yang terkenal menangani masalah tersebut. Untuk law firm itu sendiri pun dapat dibedakan pula menuru kategorinya yaitu law firm litigation dan non litigation law firm.

Untuk litigation law firm mereka khusus menyediakan jasa hukum di bidang masalah perhakiman atau pengadilan. Ligitation law firm ini dapat berada di pihak penggugat maupun penggugat. Yang pasti litigation law firm akan membantu klien semaksimal mungkin memenangkan perkara yang sedang di alaminya di muka pengadilan. Berbeda dengan non litigation law firm yang menyediakan jasa layanan hukum di luar pengadilan. Biasanya penyelesaian permasalahan yang berada di lingkup non litigasi ini disebut penyelesaian sengketa alternatif. Negara pun melegalkan adanya penyelesaian sengketa dengan jalur alternatif ini karena diharapkan dalam suatu sengketa atau kasus tersebut bisa diselesaikan dengan jalur damai. Pihak non-litigation law firm bisa berperan sebagai pihak penengah atau wasit dan bisa pula membantu salah satu pihak. Penyelesaian sengketa alternatif ini melalui jalur-jalur di luar lingkup pengadilan yaitu dengan cara konsultasi, mediasi, nasihat para ahli, dan juga negosiasi agar nantinya dapat ditemukan suatu titik konsiliasi atau titik perdamaian dengan pihak ketiga yang membantu membuat kedua belah pihak berdamai dan mengambil kesepakatan tertentu. Itulah sedikit gambaran mengenai ruang lingkup law firm.

LARANGAN MANTAN PEKERJA/KARYAWAN UNTUK PINDAH KE PERUSAHAAN KOMPETITOR DALAM PERJANJIAN KERJA.

Larangan Mantan Pekerja/Karyawan untuk Pindah Ke Perusahaan Kompetitor dalam Perjanjian Kerja.

Oleh: Muhammad Iqbal Isnaeni, S.H.,

 

  1. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja?

Persyaratan dalam membuat suatu perjanjian secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), dan terkait dengan perjanjian kerja secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”).

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja dalam Pasal 1 angka 14 UU 13/2013 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dari ketentuan pada Pasal tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian kerja harus memuat Syarat-syarat Kerja, Hak dan Kewajiban Para Pihak.

Syarat sahnya suatu Perjanjian Kerja diatur pada Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003, yaitu

  1. Kesepakatan kedua belah pihak;
  2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal diatas sejalan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

c. Suatu hal tertentu; dan

d. Suatu sebab yang halal.

Konsekuensi hukum yang terjadi apabila perjanjian kerja yang dibuat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003 adalah:

  1. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003 huruf a dan b, dapat dibatalkan. (Pasal 52 ayat (2) UU 13/2003)
  2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003 huruf c dan d, batal demi hukum. (Pasal 52 ayat (3) UU 13/2003)

Kemudian, terkait dari isi dari perjanjian kerja itu sendiri, UU 13/2013 memberikan landasan dasar mengenai hal-hal apa saja yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (1), dimana perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Makna frasa “…sekurang-kurangnya memuat…” pada Pasal tersebut dapat diartikan bahwa konten-konten yang disebutkan pada Pasal 54 ayat (1) seluruhnya harus terdapat dalam suatu perjanjian kerja, tidak boleh ada konten yang tidak dicantumkan. Lalu berikutnya, apakah dimungkinkan untuk menambahkan konten lain ke dalam perjanjian kerja diluar yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) tersebut?

Dalam Hukum Perjanjian dikenal Asas Kebebasan Berkontrak yang tercantum pula dalamn Pasal 1338 KUHPerdata, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”, yang dapat dimaknai bahwa para pihak yang ada dalam perjanjian bebas untuk membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya.

Akan tetapi, untuk menerapkan asas tersebut, perlu dipahami pula mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, terutama pada klausul “Sebab yang halal” yang dapat dimaknai bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, setiap pihak bebas untuk mencantumkan apapun dalam perjanjian yang dibuatnya, sepanjang konten tersebut tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian kerja.

 

  1. Apakah penyebab berakhirnya suatu perjanjian kerja?

Menurut Pasal 61 ayat (1) UU 13/2003, berakhirnya suatu perjanjian kerja apabila:

a. Pekerja meninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetaapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Bermacam-macam penyebab berakhirnya suatu perjanjian kerja, terlebih lagi dalam ketentuan Pasal  61 ayat (1) huruf d UU 13/2003 dinyatakan bahwa “Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”. Hal ini tentu memberikan kebebasan bagi para pihak (terutama perusahaan/pemberi kerja) untuk menentukan kapan atau apa penyebab perjanjian kerja tersebut berakhir.

Setelah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian kerja, perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai apa konsekuensi hukumnya ketika perjanjian kerja tersebut telah berakhir. Konsekuensi hukum dari berakhirnya suatu perjanjian kerja bisa beragam, tergantung apa penyebab dari berakhirnya perjanjian kerja tersebut.

Sebagai contoh, dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU 13/2003, meninggalnya pekerja menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian kerja diantara perusahaan/pemberi kerja dengan pekerja, akan tetapi meskipun perjanjian kerja tersebut telah berakhir, perusahaan/pemberi kerja masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak si pekerja (yang telah meninggal dunia) kepada ahli warisnya. (sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (5) UU 13/2003 yang berbunyi, “dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perautan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telaj diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”).

Dengan kata lain, meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena meninggalnya si pekerja, perusahaan/pemberi kerja masih terikat dengan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut.

Akan tetapi, konsekuensi hukumnya akan berbeda jika berakhirnya perjanjian kerja disebabkan karena telah berakhir jangka waktu masa kerjanya. Dengan berakhirnya jangka waktu masa kerja, maka berakhir pula hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut.

 

  1. Apakah perusahaan/pemberi kerja diperbolehkan untuk melarang mantan pekerja/karyawan untuk pindah ke kompetitior?

Banyak sekali pada praktiknya di dalam suatu perjanjian kerja terdapat klausul yang kurang lebih berbunyi,

“…Pekerja/Buruh tidak diperkenankan untuk menerima pekerjaan dan/atau bekerja dan/atau pindah kerja ke perusahan sejenis/  pesaing dari perusahaan A, selama 1 (satu) tahun sejak pekerja resmi tidak bekerja lagi di perusahaan A…”

Klausul seperti ini memang membatasi setiap pekerja untuk dapat pindah kerja, meskipun dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak merugikan perusahaan tersebut. Lalu apakah klausul semacam ini diperbolehkan untuk tercantum di dalam perjanjian kerja?

Pada dasarnya, klausul ini disebut sebagai non-competition clause, yang mana menurut Black’s Law Dictionary non-competition clause diartikan sebagai “a promise usually in a sale-of-business, partnership or employment contract, not engage in the same type of business for stated time in the same market as the buyer, partner or employer”

Dari definisi yang diberikan oleh Black’s Law Dictionary dapat diartikan bahwa klausul tersebut tidak terbatas pada ruang lingkup dari perjanjian kerja saja, melainkan bisa juga dalam perjanjian-perjanjian lainnya.

Penggunaan klausul tersebut dalam suatu perjanjian kerja biasanya merupakan langkah kehati-hatian dari perusahaan/pemberi kerja, untuk menjamin terjaganya kerahasiaan dari perusahaan tersebut yang mungkin saja diketahui oleh si pekerja. Sehingga untuk menghindari bocornya rahasia tersebut ke perusahaan pesaing, banyak perusahaan/pemberi kerja dengan sengaja mencantumkan klausul tersebut.

Undang-undang 13/2003 tidak melarang secara tegas mengenai pencantuman klausul tersebut dalam suatu perjanjian/kontrak kerja, sehingga jelas mengapa banyak sekali perusahaan/pemberi kerja yang mencantumkan klausul tersebut. Akan tetapi, menarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi mengenai pencantuman klausul tersebut dalam suatu Perjanjian jika ditinjau lebih jauh lagi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pencantuman klausul tersebut jelas telah membatasi ruang gerak dari si pekerja untuk mencari nafkah dan menentukan masa depannya, jika ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dalam:

Pasal 27 ayat (2),

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28D

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Dari bunyi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, UUD 1945 telah menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat bekerja, sehingga seharusnya tidak ada batasan bagi warga negara untuk dapat bekerja dimanapun dan dalam bidang apapun sepanjang pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, dalam Pasal 31 UU 13/2003, dikatakan bahwa “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”. Bunyi Pasal ini jelas memberikan kebebasan untuk setiap pekerja untuk dapat menentukan karirnya atau kemanapun dia mau bekerja.

Selain daripada itu, dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), dikatakan bahwa “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Melihat dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk dapat bekerja dimanapun dia inginkan. Sehingga dengan demikian, bentuk dari non-competition clause yang membatasi seorang pekerja untuk dapat pindah kerja kemanapun yang dia inginkan telah melanggar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas.

Dengan terlanggarnya ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka tidaklah terpenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, dimana yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsekuensi hukumnya adalah klausul tersebut batal demi hukum.

 

KESIMPULAN:

1. Untuk dapat membuat suatu perjanjian kerja, terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UU 13/2003, yaitu:

  1. Kesepakatan kedua belah pihak;
  2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan selain itu pula, suatu perjanjian kerja harus memuat sekurang-kurangnya:

  1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  3. jabatan atau jenis pekerjaan;
  4. tempat pekerjaan;
  5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
  6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Konsekuensi hukum yang terjadi jika suatu perjanjian kerja tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU 13/2003 ada 2 (dua), yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum, tergantung persyaratan mana yang tidak dipenuhi.

Terkait dengan larangan muatan dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas terkait muatan apa yang dilarang, karena pada prinsipnya suatu perjanjian (apa pun bentuknya) dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, namun kebebasan tersebut merupakan kebebasan yang terbatas, karena muatan dari suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

2. Mengenai berakhirnya perjanjian kerja secara khusus diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU 13/2003, berakhirnya suatu perjanjian kerja apabila:

  1. Pekerja meninggal dunia;
  2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetaapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Terkait dengan konsekuensi hukum yang terjadi jika perjanjian kerja itu telah berakhir tergantung dari penyebab berakhirnya perjanjian kerja tersebut, bisa benar-benar berakhir tanggung jawab dan hak para pihak ketika perjanjian kerja berakhir, bisa pula pihak-pihak tersebut masih terikat untuk melakukan hal-hal yang terdapat dapat perjanjian kerja tersebut.

 

3. Dalam suatu perjanjian kerja, perusahaan/pemberi kerja tidak boleh melarang mantan pekerja/karyawannya untuk dapat pindah ke perusahaan manapun termasuk perusahaan pesaing. Meskipun pada praktiknya non-competition clause masih sering dicantumkan dalam suatu perjanjian kerja, namun klausul tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan (Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945; Pasal 31 UU 13/2003; dan Pasal 38 ayat (2) UU 39/2009.), sehingga dengan demikian setiap penggunaan non-competition clause yang demikian dalam setiap perjanjian kerja harus batal demi hukum.

 

 

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Dasar 1945;
  2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; dan
  4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

 

PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN TIMAH

Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Timah

Oleh: Renatus Reno Gulo, SH

 

Apakah pertambangan timah, terbuka untuk penanaman modal asing ?

Jawaban:

Terkait dengan penanaman modal asing, maka pertama tama harus dapat diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian Penanaman modal asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (UU Penanaman modal).

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 UU Penanaman modal, memberikan pengertian Penanaman modal asing:

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuh nya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Kemudian berikutnya pada ketentuan Pasal 1 Angka 8 UU Penanaman modal, memberikan pengertian Modal Asing, yakni:

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

SelanjutnyamerujukpadaketentuanPasal 5 UU Penanaman modal, mengaturyakni:

Ayat (2)

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ayat (3)

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:

  1. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  2. membeli saham; dan
  3. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) UU Penanaman modal, mengatur yakni:

Ayat (1)

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Ayat (2)

Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

  1. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  2. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya khusus pada ketentuan Ayat (4), yakni:

Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masingakan diatur dengan Peraturan Presiden.

Kemudian merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, dalam rangka untuk mengetahui jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal, yakni:

Terkait dengan bidang usaha yang tertutup dibidang Penanaman Modal, yakni merujuk pada ketentuan Pasal 1 PEPRES 39/2014:

Ayat (1)

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

Ayat (2)

Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden.

Terkait dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal, yakni merujuk pada ketentuan Pasal 2 PEPRES 39/2014:

Ayat (1)

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan  modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Ayat (2)

Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (UU Pertambangan), member penjelasan yakni:

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Dalam hal orang perorangan/badan hukum asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia, wajib memperhatikan ketentuan Pasal 112 UU Pertambangan, yakni:

Ayat (1)

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  peraturan pemerintah.

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Pertambangan, maka Terbitlah Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010).

Merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 angka 8 PP 23/2010, memberi pengertian:

Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.

Kemudian selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) khusus huruf b PP 23/2010, yakni:

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

Ayat (2)

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

Khusus huruf b:

mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, TIMAH, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, danzenotin;

Kemudian pada ketentuan selanjutnya, Pasal 97 khusus Ayat (1) dan Ayat (2) PP 23/2010, yakni:

Ayat (1)

Modal asing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (duapuluhpersen) dimiliki peserta Indonesia.

Ayat (2)

Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

KONKLUSI:

  1. Penanaman modal asing sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham saat pendirian perseroan terbatas; membeli saham; dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU 25/2007 Ttg Penanaman modal).
  1. Semua bidang usaha/jenis usaha terbuka untuk kegiatan penanaman modal dengan ketentuan  adanya  pembatasan pada bidang usaha/jenis usaha yang sifatnya tertutup untuk penanaman modal asing yang meliputi: produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang  (Pasal 12  UU 25/2007 Ttg  Penanaman modal)
  1. Berkaitan dengan bidang  usaha yang secara  eksplisit  dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang, maka  berlaku  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  PEPRES 39/2014 dan Lampiran I dan II PEPRES 39/2014.
  1. Pertambangan Timah tidak merupakan kegiatan usaha yang dilarang untuk adanya penyertaan modal asing di dalamnya, sebagaimana  dimaksud dalam PEPRES 39/2014 dan Lampiran I dan II PEPRES 39/2014 dan UU 25/2007 Ttg Penanaman modal
  1. Pertambangan timah merupakan sebuah kegiatan usaha dibidang pertambangan jenis mineral logam yang diatur dengan persyaratan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23/2010 Ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  1. Pertambangan timah adalah sebuah kegiatan usaha yang didalamnya dimungkinkan untuk adanya penyertaan modal asing, mengingat adanya klausul yang berkaitan dengan kewajiban setiap pemilik modal asing yang menguasai saham secara keseluruhan untuk melakukan Divestasi Saham atas modal yang dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan setelah 5 tahun melakukan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  Pasal 97 Peraturan  Pemerintah No. 23/2010 Ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PENDIRIAN PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA (PIALANG BERJANGKA)

Jakarta, 16 September 2016

PENDIRIAN PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA (PIALANG BERJANGKA)

Oleh : Deka S. Saragih, S.H dan M. Iqbal Isnaeni, S.H

 

Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)[1] dan telah menjadi anggota Bursa Berjangka. PT. Pialang Berjangka dapat berbentuk :

  1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseroangan warga negara Indonesia, dan/atau Badan Hukum Indonesia; atau

Catatan : Pialang Berjangka wajib memenuhi persayaratan “modal disetor” paling sedikit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah).

  1. Penanaman Modal Asing (PMA) Patungan (joint-venture) yangs sahamnya dimiliki oleh perseroangan warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, warga negara asing dan/atau Badan Hukum Asing.

Catatan : Komposisi kepemilikan modal asing dalam perusahaan Pialang Berjangka berbentuk joint-venture ditetapkan paling banyak 95%. Disamping itu setiap perusahaan Pialang Berjangka wajib mencantumkan kata “BERJANGKA” atau “FUTURES” pada nama perusahaan dan harus dicantum dalam akta pendirian perusahaan.

 

Pialang Berjangka wajib memenuhi persayaratan “modal disetor” paling sedikit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dan Pialang Berjangka juga diwajibkan memiliki rekening terpisah (segregated account) pada bank penyimpan yang disetujui oleh Bappebti.

Berikut permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen dan/atau keterangan sebagai berikut:

  1. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman;
  2. Daftar nama pemegang saham;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Rencana klegiatan usaha yang menurut penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf d PP No. 49 Tahun 2014 tentang PPBK meliputi : organisasi, sistem penerimaan, dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan, rencana operasi dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk tiga tahun;
  5. Neraca awal PT yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
  6. Daftar nama calon Komisaris dan Direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bursa Berajngka;
  7. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah;
  8. Bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, dan Setoran Dana Kompensasi;
  9. Daftar nama calon Wakli Pialang Berjangka[2].

 

 

 

 

[1] Pasal 1 angka 17 UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

[2] Pasal 47 ayat (1) huruf d PP No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

SUAMI ISTERI MENDIRIKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Jakarta, 14 September 2016

 

Apakah Suami Isteri Secara Bersama-Sama Dapat Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

Oleh Deka S. Saragih, S.H

 

1.Kepentingan dan Harta Suami Isteri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

  • Kepentingan dan Harta Suami Isteri TANPA adanya Perjanjian Perkawinan.

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 35 ayat  (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas, suami isteri “dianggap” memiliki kepentingan yang sama setelah menikah, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) dimana suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi ibu rumah tangga (lihat Pasal 1 jo. Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan). Disamping itu, dengan adanya pencampuran atau persatuan harta benda yang dihasilkan selama perkawinan menunjukan bahwa suami isteri “dianggap” 1 (satu) subjek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan.

  • Akibat Hukum Terhadap Harta Suami Isteri jika Diatur (dipisahkan) Di dalam Perjanjian Perkawinan.

Jika merujuk kepada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pada pokonya menyatakan bahwa Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (biasa disebut Perjanjian Perkawinan). Di dalam praktek, biasanya salah satu tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan untuk mengatur tentang pemisahan harta benda suami isteri selama perkawinan, sehingga dengan adanya Perjanjian Perkawinan tersebut, mengakibatkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dikesampingkan.

Dengan adanya Perjanjian Perkawinan tersebut, mengakibatkan terhadap masing-masing harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak (suami atau isteri) menjadi hak masing-masing pihak dan masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya tersebut, sehingga suami isteri “dianggap” 2 (satu) subjek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan.

 

2.Syarat Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa Perseroan didirikan olehg 2 (dua) orang lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Ayat (2) menyatakan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Ayat (5) menyatakan bahwa setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

 

3.Kesimpulan

  1. Suami Isteri Mendirikan PT Ditinjau Dari Syarat Mendirikan PT dan Kepentingan dan Harta Suami Isteri TANPA adanya Perjanjian Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jika suami isteri mendirikan PT dengan menggunakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maka mereka (suami isteri) harus mencari 1 (satu) investor lain untuk menjadi pendiri lain di dalam PT tersebut, karena suami isteri “dianggap” 1 (satu) subjek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan, sehingga tidak memenuhi syarat pendirian PT sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) UU PT.

  1. Suami Isteri Mendirikan PT Ditinjau Dari Syarat Mendirikan PT dan Akibat Hukum Terhadap Harta Suami Isteri Jika Diatur (dipisahkan) Di dalam Perjanjian Perkawinan.

Dengan melihat kepentingan dan harta benda mereka sebagai suami-isteri seperti yang diuraikan di atas, maka pada prinsipnya, suami isteri tidak dapat mendirikan PT diantara mereka berdua saja, namun jika sebelum melakukan perkawinan mereka (suami isteri) membuat, menandatangani dan mendaftarkannya Perjanjian Perkawinan yang pada pokonya mengatur tentang Pemisahan Harta Benda mereka selama perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, maka suami isteri tersebut harus “dianggap” 2  (satu) subjek hukum dalam artian kepemilikan harta benda selama perkawinan, sehingga inbreng yang mereka masukan ke dalam PT yang hendak didirikan tersebut memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) UU PT.

 

4.Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PERALIHAN HAK MILIK ATAS SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)

Jakarta, 13 September 2016

Peralihan Hak Milik Atas Saham Pada Perseroan Terbatas (PT) Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Oleh : Deka S. Saragih, S.H

 

1.Bagaimana cara mengalihkan hak milik atas saham pada sebuah Perseroan Terbatas?

Saham merupakan benda bergerak (Pasal 60 ayat (1) UU PT), maka peralihan hak milik atas saham wajib memenuhi syarat:

  • Pasal 55 UUPT:

Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  • Pasal 56 ayat (1) UUPT:

Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak.

  • Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT :

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Di dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT maupun penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT, tidak menyebutkan secara jelas, pemindahan hak atas saham apa saja yang harus/wajb menggunakan akta notaris, dan yang tidak harus/wajib menggunakan Akta Notaris.

 

2.Bagaimana dengan pemindahan hak atas saham dengan cara jual-beli, apakah wajib dituangkan ke dalam Akta Notaris?

Menurut Pasal 56 ayat (1) UUPT maupun penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT bahwa jual-beli saham tidak harus menggunakan Akta Notaris.

 

3.Bagaimana dengan pemindahan hak atas saham dengan cara hibah, apakah wajib ditunagkan ke dalam Akta Notaris?

Menurut Pasal 56 ayat (1) UUPT maupun penjelasan Pasal 56 ayat (1) UUPT bahwa Jual-Beli Saham tidak harus menggunakan Akta Notaris;

Akan tetapi jika mengacu kepada Pasal 55 UUPT dan Pasal 1682 KUHPerdata “Tiada suatu penghibahan pun, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”.

Dengan demikian pemindahan hak atas saham karena Hibah sesuai dengan Pasal 1682 harus menggunakan Akta Notaris.

 

4.Setelah saham beralih kepemilikian, apakah terhadap perubahan susunan pemegang saham tersebut harus/wajib diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)?

  • Pasal 56 Ayat (2) UUPT:

Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

  • Pasal 56 Ayat (3):

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

  • Penjelasan Pasal 56 ayat (3):

Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena Warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

 

5.Apa konsekuensi terhadap pihak ketiga, apabila Direktur telah mencatat pemindahan hak atas saham di dalam Anggaran Dasar Perseroan, NAMUN tidak memberitahukan perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada ?

 Jika ada suatu saham yang sudah terjual kepada pihak ketiga, maka wajib bagi Direktur untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehingga di dalam Anggaran Dasar terjadi perubahan susuan pemegang saham, akan tetapi Direktur tidak wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham tersebut kepada Menteri. Dengan tidak diberitahukannya perubahan pemegang saham tersebut kepada Menteri bukan berarti hak-hak pemegang saham yang baru tidak diakomodir oleh UUPT. Merujuk pada Pasal 48 ayat (1) UUPT bahwa “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”. Walaupun demikian ada baiknya Direktur juga memperhatikan Pasal 56 ayat (4) yang menyatakan “dalam hal pemberitahuan sebagaimana Pasal 56 ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahuan tersebut”. Artinya jika ada suatu saham yang ingin jual kemudian dibeli oleh pihak ketiga, namun perubahan susunan pemegang sahamnya oleh Direksi tidak diberitahukan kepada Menteri, maka jika saham tersebut ingin dijual lagi oleh pemiliknya yang baru kepada pihak lain dan kemudian dibeli oleh pihak lain tersebut, maka jika Direktur ingin memberitahukan perubahan susunan pemegang saham yang baru, maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (4) menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan tersebut.

 

6. Unsur-unsur yang terdapat pada daftar pemegang saham atau daftar khusus?

  • Menurut Pasal 50 :

Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

  1. Nama dan alamat pemegang saham;
  2. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
  3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  4. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai  atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Ayat (2) menyatakan bahwa Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.

Ayat (4) menyatakan bahwa Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

 

7.Apakah saham Perseroan yang akan dijual harus mendapatkan persetujuan pemegang saham lainnya?

Dalam Anggaran Dasar (Perseroan) dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham seabgaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) yang pada pokonya menyatakan bahwa :

  1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
  2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
  3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) menyatakan bahwa Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

  • Penjelasan Pasal 57 ayat (2):

Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

 

8.Apa bentuk keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.?

  • Menurut Pasal 59 :

Ayat (1) menayatakan bahwa Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan OrganPerseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujuipemindahan hak atas saham tersebut.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf bahwa suatu saham Perseroan yang mau dijual harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, dan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa persetujuan tersebut harus secara terstulis. Namun, baik di dalam Pasal 57 ayat (1) beserta penjelasan maupun Pasal 59 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan tidak ada yang menjelaskan persetujuan tertulis oleh Organ Perseroan mana yang dimaksud oleh Pasal-Pasal tersebut, sementara itu Berdasarkan Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud Organ Perseroan adalah:

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  2. Direksi; dan
  3. Dewan Komisaris

Namun demikian, dapat diasumsikan bahwa yang dimaksud Organ Perseroan oleh Pasal 57 maupun Pasal 59 adalah RUPS, karena pemegang sahamlah sebagai Stakeholder terdepan dalam suatu Perseroan.

Dengan demikian, ada 2 bentuk persetujuan dari Organ Perseroan dalam hal memberikan persetujuan penjualan suatu saham Perseroan:

  1. Notulensi RUPS; dan
  2. Surat pernyataan dari tiap-tiap pemegang saham berdasarkan Circular Resulation

# Circular Resulation diatur di dalam Pasal 91 UUPT yang menyatakan bahwa Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

 

9.Kesimpulan

Bahwa Pengalihan hak milik atas saham dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang memungkinkan terjadinya peralihan hak milik atas benda lainnya. Pada umumnya peralihan hak milik dapat terjadi karena :

  1. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, atau hibah;
  2. Undang-Undang, misalnya dalam hal pewarisan;
  3. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun yang dipersamakan dengan itu seperti halnya melalui pelelangan.

 

10.Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).