MENDAPAT PERLAKUAN ATASAN YANG TIDAK MENYENANGKAN

 

Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam
menjalankan pekerjaannya, sebagaimana disebutkan pada:
–   Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

“ Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a.      kesempatan dan kesehatan kerja;
b.      moral dan kesusilaan; dan
c.      perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama“

Jadi apabila pekerja mengalami perlakukan yang tidak baik atas tindakan yang
dilakukan oleh atasannya, maka dapat mengadukan keluh kesah tersebut kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Pertama langsung diberitahukan ke
atasannya langsung, kalau belum mendapat penyelesaian dapat di adukan ke
Lembaga Bipartit, kalau belum memperoleh penyelesaian dapat langsung
meneruskan ke Serikat Pekerja, terakhir dengan mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan mengatur tentang hal ini, yaitu
pada pasal berikut:

–   Pasal 169 ayat (1)

“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal
pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
a.     Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b.      Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c.      Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
d.      Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
e.      Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
f.       Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan,
dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan
pada perjanjian kerja.

–   Pasal 169 ayat (2)
“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4)”

Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Write a Reply or Comment