JERAT HUKUM BAGI SESEORANG YANG MENGHINA SESEORANG DIDEPAN UMUM

  Seorang Pemuka Agama telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemuka agama sebagaimana mestinya jika dia adalah seorang pemuka agama. Pemuka agama tersebut telah menghina dengan berkata kasar yang dia tujukan kepada seorang wanita dengan perkataan kasar yaitu dengan sebutan “LONTE” yang dimana, seorang wanita tersebut adalah juga seorang artis terkenal di […]
Continue Reading

HUKUMNYA BAGI SESEORANG YANG MENYEBARKAN VIDEO PORNOGRAFI KE MEDIA SOSIAL

  Belakangan ini sudah sangat ramai menjadi perbincangan masyarakat atas tersebarnya video syur atau video porno yang dimana, didalam video tersebut, pemeran wanitanya mirip sekali dengan salah satu artis terkenal di Indonesia. Video yang berdurasi selama Sembilanbelas detik tersebut ternyata sudah tersebar luas di media sosial yaitu twitter dan telah menjadi trending nomor satu. Berdasarkan […]
Continue Reading

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA PERUSAHAAN BANGKRUT?

  Pada saat mengalami kebangkrutan, perusahaan biasanya melakukan pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya, Menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”), pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pasal 61 UUK mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir apabila: a)    pekerja […]
Continue Reading

MENDAPAT PERLAKUAN ATASAN YANG TIDAK MENYENANGKAN

  Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana disebutkan pada: –   Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan “ Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a.      kesempatan dan kesehatan kerja; b.      moral dan kesusilaan; dan c.      perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama“ Jadi apabila pekerja mengalami perlakukan yang tidak […]
Continue Reading

BELI RUMAH TAPI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN DEVELOPER

  Biasanya dalam perjanjian pengikatan tersebut, dijelaskan bahwa setelah dilaksanakan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang ditentukan dalam perjanjian tersebut terpenuhi, maka pihak pengelola perumahan akan mengurus proses pensertifikatan atas rumah dan tanah dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya akan direalisasi dengan penandatanganan akta jual beli rumah dan tanah di depan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). […]
Continue Reading

DIPAKSA RESIGN KARENA HAMIL

  Pada prinsipnya, perusahaan tidak dapat memaksa Ayu untuk mengundurkan diri atau resign karena Ayu hamil. Seperti disebutkan pada Pasal 153 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) yang menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Selain itu, perusahaan tidak dapat memaksa Ayu untuk […]
Continue Reading

MINTA GANTI RUGI ATAS LAPORAN YANG TIDAK TERBUKTI #CERITATEMENRIS

Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.   Pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”) menyebutkan bahwa alasan […]
Continue Reading

AKTA OTENTIK DAN AKTA DIBAWAH TANGAN

  Secara garis besar akta dibagi menjadi 2 Macam : Akta otentik; dan  Akta di bawah tangan.    Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.   Contoh : Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta […]
Continue Reading

PEMBATALAN PERJANJIAN

  Bagaimana cara membatalkan sebuah perjanjian.?   PASAL 1266 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) mengatur, bahwa : Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.  Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal […]
Continue Reading