BELI RUMAH TAPI TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIJANJIKAN DEVELOPER

 

Biasanya dalam perjanjian pengikatan tersebut, dijelaskan bahwa setelah
dilaksanakan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang ditentukan
dalam perjanjian tersebut terpenuhi, maka pihak pengelola perumahan akan
mengurus proses pensertifikatan atas rumah dan tanah dalam kurun waktu
tertentu, yang selanjutnya akan direalisasi dengan penandatanganan akta jual
beli rumah dan tanah di depan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bila Piihak developer ternyata ingkar janji terhadap perjanjian tersebut yaitu
belum melakukan juga proses jual beli rumah/tanah termasuk penyerahan
sertifikat rumah/tanah sedangkan Malik telah melunasi seluruh pembayaran,
maka Malik sebagai pembeli yang beriktikad baik dilindungi oleh hukum. Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338, butir 3 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad
baik.

Dengan ini pihak developer telah melanggar Pasal 7 huruf a UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mengharuskan pihak developer
sebagai pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan
usahanya. Berdasarkan hal tersebut, Malik dapat mengajukan gugatan perdata
pada pihak developer tersebut. Malik juga dapat membuat pengaduan atas
masalah ini pada Lembaga dan/atau Badan Perlindungan Konsumen untuk
menghindari adanya korban-korban lain dari pengelola perumahan yang tidak
bertanggungjawab dan merugikan konsumen tersebut.

Dasar hukum:
1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847
No. 23)
2.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Write a Reply or Comment