BUKA JASTIP, BERUJUNG RUGI??

Bea Cukai Soekarno Hatta bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memusnahkan 2564 pcs (1 ton) olahan pangan yaitu milk bun asal Thailand. Olahan pangan viral tersebut merupakan hasil 33 penindakan terhadap barang bawaan penumpang dengan nilai kurang lebih mencapai Rp 400 juta. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia:

Ketentuan mengenai Batasan jumlah barang impor tanpa izin edar melalui jalur khusus berupa pangan olahan lain kecuali minuman alkohol maksimal 5 kilogram/penumpang.

 

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, penindakan tersebut dilakukan karena barang bawaan penumpang yang melebihi batas yaitu 5 kg/penumpang. Dalam hal tujuan komersial atau jasa titipan (jastip), perlu adanya izin edar dari BPOM sebagai syarat membawa barang tersebut. Dilakukan penindakan pemusnahan dengan cara dibakar dalam tungku pembakaran (insinerator). Pemusnahan juga dilakukan di Kantor Satuan Pelayanan Karantina Bandara Kuala Namu Medan sebanyak 694 pcs milk bun dari 11 penumpang.

Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia:

Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetika telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen pangan olahan dan persetujuan pangan olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia diatur bahwa:

  • Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki Izin Edar.
  • Selain wajib memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 37 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia menyebutkan bahwa:

  • Obat dan Makanan yang belum memiliki Izin Edar dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk keperluan tertentu.
  • Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. penggunaan sendiri/pribadi;
    2. penelitian;
    3. pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan;
    4. donasi;
    5. sampel untuk registrasi/pendaftaran Izin Edar;
    6. uji klinik untuk persyaratan pendaftaran, pengembangan produk, dan/atau ilmu pengetahuan;
    7. program pemerintah;
    8. kepentingan nasional yang mendesak;
    9. penggunaan khusus untuk pelayanan kesehatan yang belum dapat diproduksi dalam negeri; dan
    10. pameran

 

Menurut Pasal 42 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia:

Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

  1. tidak untuk diperjualbelikan; dan
  2. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan.

 

Wahh, menurut kalian bagaimana nih guysss???

TERJERUMUS KARENA TEKNOLOGI?!

 

Ahmad Addril Hidayah ditangkap karena membobol sistem top up kartu multitrip kereta rel listrik (KRL). Ia mempelajari hal tersebut melalui internet. Pembobolan sistem tersebut menggunakan aplikasi milik KAI, aplikasi pihak ketiga, hingga aplikasi pembayaran online. AAH menggunakan smartphone dengan fitur NFC (near-field communication) dan telah melakukan top up mencapai Rp 12 juta. Pembayaran administrasi hanya Rp 1 setiap top up. Pelaku telah mendapatkan uang sejumalah Rp 12.414.998dari 25 kali top up dengan pembayaran Rp 25. Ia dijerat Pasal 33 Jo Pasal 49 dan/atau Pasal 30 Jo Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

 

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

  • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
  • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
  • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

 

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyebutkan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

 

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

  • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
  • Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah

 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 

 

Wahhh, menurut kalian bagaimana nihh??!

INGIN JADI ADVOKAT, MALAH JADI TERSANGKA?!

Jajaran Polisi Polres Temanggung menangkap 2 advokat yang diduga menggunakan ijazah dan gelar akademik palsu. Saifudin Zuhri (53) dan Wahono (43) menggunakan ijazah dan gelar akademik sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang dengan nomor dan nama ijazah milik orang lain. Kasatreskrim Polres Temanggung, AKP Budi Raharjo mengatakan bahwa ijazah tersebut terdaftar di Dikti dengan nama yang sama, namun memiliki tanggal lahir dan alamat yang berbeda. Tersangka menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar Advokat melalui organisasi advokat “FERARI” setelah mendapatkan legalitas sebagai Advokat. Tersangka juga telah beracara di Pengadilan Negeri Temanggung dan Pengadilan Agama Temanggung sejak Agustus 2022 – Januari 2023.

 

Kasus ini dilaporkan oleh Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum. yaitu dosen fakultas hukum UNTAG Semarang. Polisi telah mengumpulkan saksi lain yaitu 2 dosen dan 1 staff PDPT UNTAG Semarang. Tersangka dijerat Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

 

Berikut beberapa pengaturan mengenai ijazah, yaitu:

  • Pasal 28 ayat (1) 12 2012 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

  • Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:

Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

  • Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

 

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

  • Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  • Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

Sedangkan pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa:

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

 

Wahhh, menurut kalian bagaimana nih???

PENYEBARAN AJARAN YANG MENYESATKAN?!

Unggahan video Gus Samsudin di youtube ramai dibicarakan. Dalam video tersebut, Gus Samsudin mengatakan bahwa dalam alirannya suami istri diperbolehkan untuk bertukar pasangan atas dasar suka sama suka. Penyidik Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menjemput paksa Gus Samsudin di kediamannya yaitu Blitar Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol. Dirmanto mengatakan bahwa penangkapan dilakukan karena adanya kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan.

 

Polda Jatim turut menyelidiki dugaan penyebaran aliran yang berbeda. Warga yang mengaku tertipu oleh Gus Samsudin melakukan protes untuk menuntut penutupan padepokan tersebut. Sehingga Pemerintah Kabupaten Blitar Jawa Timur mencabut izin operasional Padepokan Nur Dzat. Wakil Bupati Blitar yaitu Rahmat Santoso mengatakan bahwa pencabutan izin tidak hanya pada praktik pengobatan, namun pondok pesantren dan majlis taklim miliknya juga. Santri yang ada di padepokan tersebut harus dipulangkan serta dilarang menerima pasien atau menjalankan praktik pengobatan di padepokan tersebut.

 

Pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

  • Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
  • Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

 

 

Menurut kalian apa yang harus kita lakukan untuk menghindari adanya kejadian seperti ini??

KOPER JEBOL DI BANDARA?!

 

Izzi Alfarizi, keyboardist kangen band mengungkapkan kejadian tak menyenangkan yang ia alami dengan oknum salah satu maskapai penerbangan. Pada akun instagramnya, ia membagikan sebuah video yang menunjukkan sebuah koper berwarna kuning miliknya telah terbuka karena resletingnya rusak. Ia melakukan penerbangan CGK-DPS dan menaruh kopernya di bagasi pesawat. Crewnya yang membawakan koper tersebut ke hotel mengatakan bahwa saat ia mengambil koper tersebut dalam keadaan dilakban bening. Karena ia merasa penasaran mengapa kopernya dilakban sehingga ia langsung membuka lakban tersebut. Ternyata koper tersebut mengalami kerusakan terutama pada bagian resleting.

 

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan:

Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas :

  1. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
  2. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
  3. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

 

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara disebutkan bahwa:

Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggungjawab atas kerugian terhadap:

  1. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka;
  2. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
  3. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
  4. hilang, musnah, atau rusaknya kargo;
  5. keterlambatan angkutan udara dan
  6. kerugian yang diderita oleh pihak

 

Pasal 189 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa:

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal badan usaha angkutan multimoda atau agennya dapat membuktikan telah dilaksanakannya segala prosedur untuk mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan barang, serta keterlambatan penyerahan barang.

 

 

Bagaimanakah jika kalian mengalami hal tersebut??

TELAT BAYAR JADI BODONG?!

 

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan mengimplementasikan aturan penghapusan data STNK bagi yang tidak membayar pajak selama 2 tahun. Jika aturan tersebut diterapkan, maka kendaraan yang mati pajak selama 2 tahun akan dianggap bodong. Aturan ini diberlakukan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam pembayaran pajak serta memudahkan pemerintah dalam Pembangunan. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan polisi akan memberikan jangka waktu 6 bulan sebelum data kendaraan dihapus. Pemilik kendaraan akan dikirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu yang berbeda sejak STNK mati dan mendekati 2 tahun tidak membayar pajak.

 

Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

  • Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
    1. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
    2. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
  • Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
  • Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

 

Dalam Pasal 106 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa:

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

  1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  2. Surat Izin Mengemudi;
  3. bukti lulus uji berkala; dan/atau
  4. tanda bukti lain yang sah.

 

 

Wahhh, apakah kendaraan sudah membayar pajak? Bagaimana pendapat kalian mengenai penerapan peraturan tersebut??

HAK ANGKET??

Isu adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ramai dibicarakan. Capres nomor tiga yaitu Ganjar Pranowo menyampaikan wacana untuk melakukan hak angket yang disetujui oleh capres nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Dalam rapat tim kemenangan, Ganjar mendorong partai pengusungnya yang ada di DPR yaitu PDI Perjuangan dan PPP untuk mengajukan hak angket dan hak interpelasi. Ganjar menganggap bahwa hak angket merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPU atas dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. Anies juga mengatakan bahwa Partan NasDem, PKB dan PKS, siap untuk bersama-sama melakukan hal tersebut. Menurut Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN) yaitu Aisah Putri Budiatri, ia merasa ragu bahwa hak interpelasi dan hak angket dapat dituntaskan di sisa waktu masa jabatan DPR dan pemerintahan yang akan berakhir pada Oktober mendatang.

 

Menurut Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi diusulkan dengan memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki beserta alasan penyelidikan. Hak angket diajukan kepada pimpinan DPR agar Badan Musyawarah dapat membahas dan menjadwalkan siding paripurna. Dalam rapat persetujuan hak angket, harus dihadiri oleh ½ jumlah anggota DPR dan disetujui oleh lebih dari ½ anggota DPR yang hadir. Jika DPR menerima usul hak angket, maka DPR akan membentuk panitia khusus yaitu panitia angket yang beranggotakan semua unsur fraksi DPR.

 

Pasal 208 ayat 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

 

Hmm, bagaimana nih guys menurut kalian??

SUDAH 10 TAHUN, KOK MASIH DITANGKAP?!

 

Sophia Loretta Hutabarat, terpidana kasus penipuan dan pencucian uang telah ditangkap setelah 10 tahun buron. Diketahui pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Mungkid, Sophia divonis bebas. Namun, Jaksa mengajukan Kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung yaitu hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 3 milyar subsider 1 tahun. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang Aldy Slesviqtor Hermon, dalam wawancaranya dengan terpidana bahwa ia telah menggunakan uang nasabah arisan untuk trading dan ada juga yang ditransfer ke luar negeri.

 

Sang suami yaitu Michael, diketahui menyerahkan diri usai terbit putusan MA. Ia dikurung di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Magelang, lalu dipindahkan ke Nusa Kambangan. Saat itu Michael tidak mengetahui keberadaan Sophia. Sophia mengatakan bahwa tahun pertama setelah putusan MA terbit, ia kabur ke Jakarta untuk mendampingi anak-anaknya. Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kabupaten Magelang yaitu Toto Harmiko, mengatakan bahwa Sophia Kembali ke Magelang sejak 2 atau 3 tahun belakangan ini dan terpantau pergerakannya beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan.

 

Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

 

Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

 

Dalam Pasal 85 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

 

 

Wahhh, menurut kalian apakah hukuman yang seharusnya ia jalan dulu akan ia jalani sekarang?? Bagaimana menurut kalian??

ASMARA TERLARANG

 

Seorang pria asal Palembang yaitu Tom Jaka, mendatangi SPKT Polda Sumatera Selatan untuk melaporkan sang istri yaitu Indah. Berawal dari Tom yang menyadari bahwa Indah kerapkali pergi bersama pria lain pada malam hari selama beberapa bulan belakangan ini. Akhirnya ia mencari informasi mengenai selingkuhan istrinya tersebut melalu media sosial dan menghubungi selingkuhan suaminya yaitu Rasitoh untuk menitipkan pesan kepada istrinya agar segera mengurus surat cerai. Namun, ia malah dikirimkan video yang memperlihatkan mereka sedang bermesraan dalam keadaan setengah bugil. Tom merasa kesal hingga melaporkan sang istri dengan dugaan tindak pidana perzinahan.

 

Pasal 284 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

  • Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  • seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
  • seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
  • seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
  • seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
  • Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
  • Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
  • Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
  • Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

 

 

 

Wahhhh, menurut kalian apakah yang harus dilakukan?!

MELANGGAR KOK NGAMUK?!

 

Viral seorang pengendara motor marah dengan sopir Bus TransJakarta. Diketahui ia mengendarai motornya dalam jalur TransJakarta dan didepannya terdapat petugas yang berjaga. Ia terlihat marah dengan sang sopir, tetapi penumpangnya berusaha menghentikan amarahnya. Akhirnya ia tetap melanjutkan perjalanannya dan diberhentikan oleh petugas kepolisian yang berjaga.

 

Menurut pasal 2 ayat 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum:

Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway

 

Pada pasal 61 ayat 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum:

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 huruf g, huruf h, huruf j, Pasal 5 huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 12 huruf b, huruf d, huruf g, Pasal 19 huruf a. Pasal 20, Pasal 22 huruf b, huruf f, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 43 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (Seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

 

Pada pasal 90 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dijelaskan bahwa:

Setiap Kendaraan Bermotor selain Mobil Bus Angkutan umum massal berbasis Jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan.

 

Pasal 253 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi menyatakan bahwa:

Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

 

 

Menurut kalian bagaimana nih??