Blog

Seorang Pemuka Agama telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pemuka agama sebagaimana mestinya jika dia adalah seorang pemuka agama. Pemuka agama tersebut telah menghina dengan berkata kasar yang dia tujukan kepada seorang wanita dengan perkataan kasar yaitu dengan sebutan “LONTE” yang dimana, seorang wanita tersebut adalah juga seorang artis terkenal di Indonesia. Menurut pengakuan artis wanita tersebut adalah, bahwa dirinya bukanlah seorang lonte atau wanita jalang yang seperti Pemuka Agama tersebut katakan terhadap dirinya dan bahwa seorang artis wanita tersebut juga tidak pernah membuka usaha jasa prostitusi.

Melihat dari kasus diatas dapat disimpulkan bahawa perkataan dari Pemuka Agama tersebut tidak pantas diucapkan apalagi didepan umum. pengertian dari kata Lonte sendiri adalah wanita jalang atau wanita liar yang melakukan atau membuka usaha prostitusi atau menwarkan jasa dirinya untuk melakukan suatu kegiatan asusila atau mesum dengan priapria hidung belang dengan tarif harga yang wanita jalang tersebut tentukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Lonte sendiri memiliki arti perempuan jalang, wanita tunasusila, pelacur, sundal. Terkait dengan perkataan Pemuka Agama tersebut, Pemuka Agama tersebut dapat dijerat dengan hukuman berupa, Pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu serta denda sebesar Rp.4.500 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagaimana hukuman ini tertulis dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang sebagaimana pasal 315 KUHP ini berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu.”

Maka dari itu, setiap orang harus berhati-hati dalam mengucapkan suatu perkataan apalagi dia adalah seorang Pemuka Agama. Pemuka Agama tidak seharusnya berkata kasar baik itu depan umum.

Dasar Hukum: Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Refrensi: Kamus Besar Bahasa Indonesia

-Penulis: Raja Maruli Tua Manalu, S.H.

Belakangan ini sudah sangat ramai menjadi perbincangan masyarakat atas tersebarnya video syur atau video porno yang dimana, didalam video tersebut, pemeran wanitanya mirip sekali dengan salah satu artis terkenal di Indonesia. Video yang berdurasi selama Sembilanbelas detik tersebut ternyata sudah tersebar luas di media sosial yaitu twitter dan telah menjadi trending nomor satu.

Berdasarkan dari kasus yang menimpa salah satu artis terkenal tersebut, dapat dijelaskan bahwa seseorang yang telah menyebarkan video syur atau video porno tersebut dapat dikenakan atau dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000 (1 Miliar Rupiah) hukuman ini tertulis dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini berbunyi;

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dan dalam kasus penyebaran video syur atau video tersebut, seseorang yang telah menyebarkannya juga mendapatkan hukuman atau sanksi berupa pidana penjara paling singkat selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama 12 (duabelas) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan denda paling banyak sebesar Rp.6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah) hal ini tertulis dan dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Juncto pasal 29 Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)

Maka dengan demikian, seseorang harus berhati-hati dalam penggunaan media sosial terutama dalam hal penyebaran dalam suatu video atau apapun itu demi kenyamanan dalam hidup bermasyarakat dan agar kasus seperti ini tidak terulang Kembali agar tidak meresahkan masyarakat luas.

REFRENSI:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 4 ayat (1) Juncto pasal 29 Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

-Penulis: Raja Maruli Tua Manalu, S.H.

Pada saat mengalami kebangkrutan, perusahaan biasanya melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya, Menurut pasal 1 angka
25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”),
pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha.
Pasal 61 UUK mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir apabila:

a)    pekerja meninggal dunia;
b)    berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c)    adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
d)    adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 156 UUK juga mengatur bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan
kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Perhitungan uang pesangon ini didasarkan pada lamanya masa kerja karyawan
tersebut. Untuk pekerja yang masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 3 (tiga) tahun, maka ia berhak mendapat pesangon sebesar 3 (tiga) bulan
upah. Sedangkan untuk uang penghargaan masa kerja sendiri baru didapatkan
apabila masa kerja sudah mencapai 3 (tiga) tahun.

Selain pesangon dan uang penghargaan masa kerja, seorang pekerja yang di-PHK
juga berhak memperoleh uang penggantian hak, yaitu:

a)    cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b)    biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat
di mana pekerja/buruh diterima bekerja;
c)    pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15%
(lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja bagi yang memenuhi syarat;
d)    hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.
Dasar hukum:
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam
menjalankan pekerjaannya, sebagaimana disebutkan pada:
–   Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

“ Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a.      kesempatan dan kesehatan kerja;
b.      moral dan kesusilaan; dan
c.      perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama“

Jadi apabila pekerja mengalami perlakukan yang tidak baik atas tindakan yang
dilakukan oleh atasannya, maka dapat mengadukan keluh kesah tersebut kepada
pihak-pihak yang berkepentingan. Pertama langsung diberitahukan ke
atasannya langsung, kalau belum mendapat penyelesaian dapat di adukan ke
Lembaga Bipartit, kalau belum memperoleh penyelesaian dapat langsung
meneruskan ke Serikat Pekerja, terakhir dengan mengajukan permohonan
pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan mengatur tentang hal ini, yaitu
pada pasal berikut:

–   Pasal 169 ayat (1)

“Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal
pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
a.     Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b.      Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c.      Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
d.      Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
e.      Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
f.       Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan,
dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan
pada perjanjian kerja.

–   Pasal 169 ayat (2)
“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 (4)”

Dasar hukum:
Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Biasanya dalam perjanjian pengikatan tersebut, dijelaskan bahwa setelah
dilaksanakan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang ditentukan
dalam perjanjian tersebut terpenuhi, maka pihak pengelola perumahan akan
mengurus proses pensertifikatan atas rumah dan tanah dalam kurun waktu
tertentu, yang selanjutnya akan direalisasi dengan penandatanganan akta jual
beli rumah dan tanah di depan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bila Piihak developer ternyata ingkar janji terhadap perjanjian tersebut yaitu
belum melakukan juga proses jual beli rumah/tanah termasuk penyerahan
sertifikat rumah/tanah sedangkan Malik telah melunasi seluruh pembayaran,
maka Malik sebagai pembeli yang beriktikad baik dilindungi oleh hukum. Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338, butir 3 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad
baik.

Dengan ini pihak developer telah melanggar Pasal 7 huruf a UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang mengharuskan pihak developer
sebagai pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan
usahanya. Berdasarkan hal tersebut, Malik dapat mengajukan gugatan perdata
pada pihak developer tersebut. Malik juga dapat membuat pengaduan atas
masalah ini pada Lembaga dan/atau Badan Perlindungan Konsumen untuk
menghindari adanya korban-korban lain dari pengelola perumahan yang tidak
bertanggungjawab dan merugikan konsumen tersebut.

Dasar hukum:
1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847
No. 23)
2.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada prinsipnya, perusahaan tidak dapat memaksa Ayu untuk mengundurkan
diri atau resign karena Ayu hamil. Seperti disebutkan pada Pasal 153 ayat (1)
huruf e Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(“UUK”) yang menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan,
gugur kandungan, atau menyusui bayinya.

Selain itu, perusahaan tidak dapat memaksa Ayu untuk mengundurkan diri,
karena pada dasarnya pengunduran diri haruslah didasarkan pada kemauan dari
pekerja. Hal ini sesuai dengan Pasal 154 huruf b UUK yang menyatakan:

“pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas
kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha,
berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk
pertama kali”

Kemudian, Pasal 162 ayat (4) UUK juga menyebutkan bahwa:

“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan
sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.”

Secara a contrario, pengunduran diri yang tidak dilakukan atas kemauan pekerja
sendiri harus dilakukan berdasarkan penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja perempuan hamil adalah
batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh
yang bersangkutan (lihat Pasal 153 ayat [2] UUK). Karena itu, apabila
perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan karyawan
sedang hamil, perusahaan wajib mempekerjakan karyawan tersebut kembali.

Dasar hukum:
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Surat Penghentian Penyidikan atau yang biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau penyidik PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentapkan dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana.

Pasal 109 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(“KUHAP”) menyebutkan bahwa alasan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”) adalah:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.  
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Herdi yang merasa dirugikan dengan laporan Sam bisa melakukan upaya hukum baik perdata atau pidana terhadap si pelapor.

Dalam hal jalur hukum perdata atau ganti rugi yang ditempuh, Herdi yang dirugikan (baik secara moril, idiil dan materiil) karena laporan tersebut bisa menggugat pihak Sam atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata yaitu mengenai Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Antara lain, kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Herdi Juga dapat mengajukan gugatan atas dasar penghinaan dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 dan/atau Pasal 1373 KUHPerdata. Gugatan tersebut dapat dijadikan dalam satu gugatan atau terpisah.

Dari sisi hukum pidana, kalau Sam sebagai pelapor sudah tahu dari awalnya bahwa laporan atau pengaduan tersebut adalah palsu, maka Sam dapat dilaporkan ke polisi dengan Pasal 317 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah dengan pidana penjara maksimum 4 tahun.”

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Secara garis besar akta dibagi menjadi 2 Macam :

1. Akta otentik; dan 
2. Akta di bawah tangan. 

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Contoh : Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seperti Akta Jual Beli (AJB) Tanah.

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Contoh : Surat Perjanjian Sewa Menyewa rumah yang dibuat oleh Penyewa dan Pemberi Sewa.

Dasar Hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bagaimana cara membatalkan sebuah perjanjian.?

PASAL 1266 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) mengatur, bahwa :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. 

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa, perbuatan wanprestasi/cidera janji “ingkar janji” yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat dijadikan alasan oleh pihak lain untuk membatalkan perjanjian.

Dimana pembatalan tersebut harus dimintakan kepada PENGADILAN, NAMUN secara praktek Pasal 1266 KUHPerdata berikut dengan Pasal 1267 KUHPerdata dapat dikesampingkan sepanjang dimuat atau dicantumkan di dalam Perjanjian. Sehingga sebuah perjanjian tidak perlu melalui PENGADILAN.

DASAR HUKUM :

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)