APAKAH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DIBOLEHKAN?

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

 

Sebuah perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Syarat perkawinan secara materil yaitu :

  1. Perkawinan harus dengan persetujuan mempelai;
  2. Telah mencapai usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita;
  3. Tidak dalam hubungngan sedarah, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dan bibi/paman susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
  4. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
  5. Suami istri yang melakukan cerai untuk kedua kalinya;
  6. Bagi seseorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;

 

Syarat perkawinan secara formil (mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan) yaitu:

  1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatatan.
  2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
  3. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatatan.

 

Pencatatan perkawinan bagi beragama islam di lakukan di Kantor Urusan Agama dan pencatatan perkawinan bagi yang bukan beragama islam di dilakukan di kantor catatan sipil (burgerlijk stand).

 

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya hukum perdata indonesia pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan kedua-duanya menganut agama yang sama. Jika mereka itu berbeda agama, perkawinan tidak dapat dilangsungkan kecuali jika salah satunya mengikuti agama pihak yang menjadi pasangan kawinnya itu. Jika berlainan agama, kesulitan teknisnya adalah pencatatan perkawinannya apakah dicatat oleh pejabat petugas pencatatan Kantor urusan agama atau oleh pejabat catatan sipi.

 

Dasar hukum :

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1975.

Write a Reply or Comment